Kaltimku.id, PPU – Pasca terpilih sebagai ketua DPP Korpri Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), pelaksana tugas (Plt) Sekda Muliadi menyatakan belum menetapkan kebijakan di tubuh organisasi pegawai negeri sipil (PNS) tersebut.
Muliadi terpilih sebagai ketua DPP Korpri PPU periode 2021-2026, setelah pada musyawarah kabupaten (Muskab) yang digelar pada Kamis (14/10/2021). Mantan dosen Universitas Mulawarman (Unmul) tersebut mengalahkan dua kandidat lainnya, yakni Kadisdikpora Alimuddin dan Kadinkes Jansje Grace Makisurat, dalam proses pemilihan melalui mekanisme voting.
“Dalam waktu dekat akan kita rumuskan dulu pengurus baru. Karena kan Korpri itu bersifat kolektif kolegial,” ujar Muliadi, usai Muskab Korpri di ruang rapat lantai I kantor sekretariat kabupaten PPU.
Sejumlah aspirasi dilontarkan oleh anggota Korpri sebelum proses pemilihan ketua DPP digelar. Diantaranya, para anggota meminta penghentian iuran tetap Korpri. Hal itu dipengaruhi akibat pandemi yang berimbas pada pembayaran insentif PNS.
Menanggapi hal tersebut, Muliadi yang merangkap tiga jabatan sekaligus, yakni Plt Sekda, Plt Kabag Barang dan Jasa (Barjas) serta staf ahli bupati ini menyatakan akan dikoordinasikan terlebih dulu.
“Terkait keinginan teman-teman itu, kita akan bicarakan secara internal dengan pengurus. Karena kewajiban kita menampung aspirasi. Insyaallah kita setujui,” ungkapnya.
Wacana penghentian sementara iuran Korpri, disuarakan lantaran belum lancarnya pembayaran tunjangan penghasilan pegawai (TPP). Pasalnya, dengan ketiadaan insentif, para PNS terbebani.
Ditambahkan Muliadi, terlebih dahulu pihaknya bakal membentuk pengurus Korpri untuk periode lima tahun ke depan.
“Nanti setelah pengurus terbentuk, kita rumuskan program kerja Korpri ke depan,” tandasnya.*
Editor: Hary T BS
