Samarinda, Kaltimku.id – Krisis distribusi air bersih kembali menjadi sorotan tajam DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengungkapkan kekecewaannya karena masih ada wilayah yang sama sekali belum terlayani Perumdam Tirta Kencana, meski anggaran pembangunan kota terus meningkat dari tahun ke tahun.
Dalam rapat kerja bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Anhar secara khusus menyoroti nasib warga Kelurahan Bukuan. Ia mengungkapkan bahwa hingga kini, masyarakat di kawasan tersebut belum pernah merasakan aliran air bersih dari perusahaan daerah air minum milik kota.
“Bertahun-tahun warga Bukuan belum merasakan air bersih. Padahal APBD Samarinda nilainya triliunan rupiah. Ini bukti bahwa kebutuhan mendasar masyarakat belum benar-benar diprioritaskan,” tegasnya.
Politisi itu menilai, pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan gedung memang penting, namun tidak boleh mengesampingkan kebutuhan mendasar masyarakat. Air bersih, menurutnya, adalah hak yang seharusnya dijamin negara dan menjadi prioritas mutlak pemerintah daerah.
Anhar juga mengkritisi dalih Perumdam yang menyebut keterbatasan cakupan layanan dan kendala teknis sebagai alasan belum terlayani wilayah Bukuan. Ia menegaskan, alasan teknis tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak masyarakat.
“Pemerintah tak boleh berlindung di balik alasan teknis atau administratif. Jika warga belum mendapat air bersih, itu adalah kegagalan pelayanan publik yang harus segera diperbaiki,” ujarnya.
Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama mencari solusi konkret, bukan saling menyalahkan. Menurutnya, masyarakat menunggu aksi nyata, bukan sekadar wacana atau janji politik.
DPRD Samarinda, kata Anhar, akan mengawal persoalan ini hingga ada langkah kebijakan yang memastikan pemerataan distribusi air bersih di seluruh wilayah kota, termasuk di kawasan pinggiran seperti Bukuan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Perumdam Tirta Kencana belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah percepatan layanan di Bukuan. Warga pun berharap keluhan yang telah mereka sampaikan sejak lama akhirnya bisa terjawab dengan tindakan nyata.*