Samarinda, Kaltimku.id – Program Zero Tambang yang digagas Pemerintah Kota Samarinda untuk menghentikan aktivitas tambang di kawasan kota mulai menuai reaksi beragam. Namun dukungan penuh datang dari DPRD Samarinda, yang menilai kebijakan ini harus diikuti dengan tanggung jawab serius dari pelaku industri pertambangan.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Lonteng, mengingatkan bahwa tanggung jawab pemulihan lingkungan tidak bisa ditimpakan kepada pemerintah saja. Menurutnya, perusahaan tambang yang selama ini menikmati keuntungan dari eksploitasi sumber daya wajib menjalankan reklamasi.
“Jangan setelah merusak, lalu ditinggal. Tanggung jawab lingkungan itu wajib hukumnya, bukan pilihan,” tegas Ronald.
Ia menambahkan, selama ini banyak perusahaan tambang yang lalai dalam melaksanakan kewajiban pascatambang. Padahal reklamasi telah menjadi bagian dari dokumen perizinan tambang yang wajib dijalankan sesuai Undang-Undang.
Ronald juga mendesak pemerintah daerah agar mempertegas regulasi dan menyiapkan sanksi tegas terhadap perusahaan yang abai. Menurutnya, pengawasan harus ditingkatkan dan diperkuat dengan dukungan masyarakat sipil.
“Harus ada audit lingkungan berkala. Jangan biarkan lubang tambang menjadi warisan beracun bagi generasi mendatang,” katanya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa perusahaan tidak bisa berdalih tidak siap menghadapi kebijakan ini. Pasalnya, wacana penghentian tambang di wilayah kota sudah disuarakan bertahun-tahun sebelumnya.
“Ini bukan keputusan yang mendadak. Perusahaan harus introspeksi dan segera menyusun strategi untuk beralih ke sektor usaha lain yang lebih berkelanjutan,” ucapnya.
Ronald juga menyarankan agar pemerintah menyediakan insentif bagi perusahaan yang serius melakukan rehabilitasi lahan, serta memberikan penghargaan bagi pelaku usaha yang menjadi pionir dalam transisi hijau.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa keberhasilan Zero Tambang akan sangat ditentukan oleh ketegasan dalam implementasi.
“Jangan hanya jadi slogan. Kita harus pastikan semua pihak menjalankan bagiannya, termasuk pengusaha tambang. Ini soal masa depan kota kita,” pungkasnya.*
