Samarinda, Kaltimku.id — Memasuki akhir tahun, intensitas hujan yang meningkat menempatkan Kalimantan Timur dalam fase rawan bencana. Banjir menjadi ancaman paling nyata, terutama di wilayah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap aliran sungai dan kawasan dengan perubahan tata guna lahan yang masif.
Situasi ini mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. Ia menilai, pola penanganan bencana yang bersifat reaktif dan terpisah-pisah tidak lagi relevan menghadapi kompleksitas risiko saat ini.
Menurutnya, mitigasi harus dirancang sebagai satu kesatuan sistem, sejak tahap antisipasi hingga pemulihan.
Agusriansyah menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak boleh berhenti pada respons darurat semata. Perencanaan sebelum bencana, mekanisme penanganan saat kejadian, hingga strategi rehabilitasi pasca-bencana harus disusun dalam kerangka yang saling terhubung dan berkesinambungan.
“Pendekatan yang digunakan harus terintegrasi dan melibatkan semua pihak yang memang memiliki peran dalam penanggulangan bencana,” kata Agusriansyah belum lama ini.
Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi lintas sektor agar tidak terjadi kebingungan kewenangan di lapangan. Pemerintah daerah, PLN, Dinas Pekerjaan Umum, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dinilai harus memiliki pola kerja yang searah, termasuk dalam memanfaatkan anggaran belanja rutin dan belanja modal agar dapat segera digerakkan ketika kondisi darurat muncul.
Ketidaksamaan langkah antarinstansi, menurutnya, justru berpotensi memperlambat penanganan dan memperbesar dampak bencana.
Karena itu, seluruh unsur harus siap bergerak bersamaan dengan skema yang telah disepakati sebelumnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga mengingatkan bahwa karakteristik ancaman bencana di Kaltim tidak bersifat seragam. Setiap daerah memiliki risiko yang berbeda, baik akibat kondisi geografis maupun aktivitas manusia.
“Perhitungan mitigasi seharusnya sudah dilakukan sejak awal. Dari situ akan terlihat kebutuhan anggaran, kesiapan tim, hingga sumber daya manusia yang diperlukan,” jelasnya. (Adv/DprdKaltim)
