Samarinda, Kaltimku.id — Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada kapasitas fiskal daerah dinilai tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengendurkan komitmen pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Di tengah ruang anggaran yang semakin sempit, arah kebijakan justru dituntut semakin tajam dan selektif.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa tekanan fiskal harus dijawab dengan penguatan sinergi lintas sektor. Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah hanya bisa diimbangi melalui kolaborasi nyata antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hingga peran dunia usaha.
“Kondisi fiskal yang menurun ini harus dijawab dengan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hingga sektor swasta,” ujar Syarifatul Sya’diah saat menyampaikan pandangannya terkait arah kebijakan pembangunan di tengah tekanan anggaran.
Di daerah pemilihannya, Kabupaten Kutai Timur, Syarifatul menyoroti peran perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut. Ia menilai kontribusi perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) masih perlu diarahkan agar manfaatnya lebih merata.
Perusahaan-perusahaan besar, termasuk PT Kaltim Prima Coal (KPC), diharapkan tidak memusatkan program CSR hanya di kawasan lingkar tambang. Masih banyak wilayah lain di Kutai Timur yang membutuhkan sentuhan pembangunan, terutama daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses layanan dasar.
“CSR seharusnya menjadi bagian dari solusi pembangunan daerah secara lebih merata, bukan hanya terpusat di satu kawasan,” katanya.
Di sisi lain, Syarifatul menegaskan bahwa keterbatasan fiskal pada tahun anggaran 2026 tidak boleh menggeser prioritas utama daerah. Sektor pendidikan dan kesehatan harus tetap ditempatkan di posisi teratas karena menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.
“Pendidikan dan kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dalam kondisi apa pun, dua sektor ini harus dijaga,” ucapnya.
Selain kedua sektor tersebut, pembangunan infrastruktur dasar juga dinilai tetap krusial. Ia menekankan pentingnya menjaga alokasi belanja modal untuk konektivitas antarwilayah, termasuk jalur Kutai Timur–Berau serta akses menuju wilayah tertinggal seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Sebaliknya, belanja yang tidak berdampak langsung pada masyarakat diminta untuk ditekan. Pengeluaran bersifat seremonial, operasional rutin, hingga pengadaan yang tidak mendesak dinilai perlu dievaluasi melalui kebijakan efisiensi yang tegas dan terukur.
“Dalam situasi sulit, pemerintah harus berani memilah. Mana yang benar-benar kebutuhan rakyat, mana yang bisa ditunda,” tandasnya. (Adv/DprdKaltim)
