Kaltimku.id — Masalah yang terjadi terkait subsidi gas LPG di daerahnya ditanggapi serius anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. Salah satu kendala utama, sebutnya, adalah pendataan yang tidak jelas mengenai siapa yang berhak menerima subsidi tersebut.
Ia menyatakan bahwa banyak pengguna gas LPG yang seharusnya tidak berhak, karena saat ini gas tersebut banyak digunakan oleh keluarga mampu.
“Masalah yang kompleks di sini adalah masalah gas di bawah. Pendataan siapa yang berhak terhadap pemakai gas LPG itu tidak jelas dan tidak terdata dengan baik,” ujarnya.
Sapto menambahkan, gas LPG seharusnya diperuntukkan bagi keluarga yang membutuhkan dan tidak mampu, namun kenyataannya banyak pihak yang tidak memenuhi syarat justru menikmati subsidi tersebut.
“Artinya yang menggunakan sekarang banyak yang mampu, padahal gas LPG itu diperuntukkan subsidi untuk keluarga yang membutuhkan dan tidak mampu,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa pendataan yang tidak tuntas menjadi penyebab utama masalah ini. Tanpa data yang akurat, banyak masyarakat yang tidak berhak menerima subsidi malah mendapatkannya.
Lebih lanjut, Sapto menjelaskan bahwa masalah ini sangat terkait dengan kebijakan sosial yang belum efektif, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos), yang juga masih sering tidak tepat sasaran.
“Adanya data yang tidak fix siapa yang tidak mampu itu tidak ada. Orang yang menerima bansos, dana hibah, segala macam PKH itu tidak jelas,” jelasnya.
Ia berharap agar masalah pendataan ini segera dituntaskan, agar subsidi yang seharusnya diberikan kepada yang membutuhkan bisa tepat sasaran, tanpa adanya penyalahgunaan.**(adv)
