Samarinda, Kaltimku.id — Tingginya intensitas lalu lintas kapal di Sungai Mahakam belum sepenuhnya berbanding lurus dengan manfaat ekonomi yang diterima daerah. Di balik perannya sebagai urat nadi distribusi komoditas strategis Kalimantan Timur, kontribusi sektor pelayaran terhadap penerimaan negara dan daerah dinilai masih menyisakan ruang besar untuk dioptimalkan.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyoroti ketimpangan antara masifnya aktivitas logistik dengan nilai penerimaan yang tercatat.
Sungai Mahakam selama ini menjadi jalur utama pengangkutan batubara, crude palm oil (CPO), serta berbagai kebutuhan industri yang bergerak hampir tanpa jeda.
Data Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pelayaran di Sungai Mahakam berada di kisaran Rp395 miliar per tahun.
Angka tersebut dinilai belum mencerminkan skala aktivitas kapal dan tongkang yang melintas setiap hari.
“Mahakam adalah jalur vital. Dengan volume pergerakan batubara, CPO, dan kebutuhan industri lainnya, semestinya kontribusi penerimaan dari sektor ini bisa jauh lebih besar,” ujar Ananda beberapa waktu lalu.
Ia menilai, optimalisasi pendapatan dari sektor logistik sungai menjadi semakin mendesak di tengah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Dalam kondisi fiskal yang kian menantang, daerah dituntut mencari sumber penerimaan alternatif yang berkelanjutan tanpa membebani masyarakat.
Menurut Ananda, peningkatan kontribusi sektor pelayaran bukan semata soal angka, tetapi berkaitan langsung dengan kemampuan daerah menjaga kualitas pelayanan publik. Tambahan pendapatan dapat memperkuat pembiayaan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, terutama bagi wilayah di luar pusat pertumbuhan utama Balikpapan dan Samarinda.
DPRD Kaltim, lanjutnya, mendorong sinergi lintas lembaga untuk merumuskan skema pengelolaan Sungai Mahakam yang lebih produktif. Keterlibatan KSOP, Pelindo, serta Perusahaan Daerah Mahakam Bangkit Sejahtera (Perusda MBS) dinilai krusial agar pengelolaan alur sungai tidak berjalan parsial.
Dengan pendekatan kebijakan yang lebih inovatif dan terukur, Sungai Mahakam diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai jalur angkut industri, tetapi juga sebagai sumber penguatan fiskal daerah yang nyata.
“Potensinya sangat besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah inovasi dan kebijakan konkret agar penerimaan dari sektor ini tidak terus stagnan,” tegasnya. (Adv/DprdKaltim)
