Kaltimku.id, BALIKPAPAN – Dalam merespon akselerasi pembangunan tepat sasaran, setiap Kecamatan di Kota Balikpapan melakukan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), atau diskusi tentang kebutuhan pembangunan daerah, Rabu (3/2/2021).
Pra musrenbang yang berlangsung di Balai Pertemuan Kecamatan Balikpapan Barat (Balbar) merupakan persiapan pemantapan pelaksanaan kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan di tahun anggaran 2022 mendatang.
Nampak hadir Camat Balikpapan Barat Arif Fadhilah, Ketua Forum LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Balikpapan Barat Abdul Jabar SE, Lurah Se-Balbar dan Ketua LPM Balbar.
“Pra musrenbang dilaksanakan untuk merencanakan pembangunan yang masuk skala prioritas di tahun 2022, maka dari saya meminta kepada seluruh Lurah yang ada di Balbar dapat mengusulkan pekerjaan mana saja yang dimasukkan dalam skala prioritas,” imbuh Arif Fadhilah.
Arif Fadhilah menuturkan, selama proses pra musrenbang semua berjalan dengan lancar tanpa ada halangan dan semuanya tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes).
Juga disampaikan oleh setiap masing-masing Kelurahan yang ada di Balbar, dimana dari 10 usulan hanya 5 yang masuk skala prioritas.
“Gunanya dilaksanakan pra musrenbang untuk menyinkronkan usulan yang ada di setiap kelurahan, agar nantinya apa yang sudah ditetapkan baik di kelurahan maupun di LPM, sudah bisa sinkron,” beber Arif.
Sementara itu, Abdul Jabar menjelaskan pra musrenbang yang dilaksanakan untuk menentukan skala prioritas pertama dalam mempersiapkan musrenbang nantinya.
Dirinya meminta kepada setiap lurah yang hadir agar memasukkan pekerjaan yang benar-benar masuk dalam skala prioritas. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti bisa sejalan dan tidak ada lagi kendala.
“Tadi sudah kita sepakati dimana setiap Kelurahan mengusulkan lima usulan yang masuk dalam skala prioritas,” ujar Jabar.
Dari beberapa usulan yang disampaikan, lebih banyak terkait pembangunan fisik infrastruktur baik Jalan dan drainase.
Selain itu ada juga usulan tentang Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pembangunan Kelurahan khususnya Kariangau.
Bahkan ada beberapa keluhan dari LPM Kariangau yang meminta agar pemerintah kota bisa memperhatikan warga disana terkait kebutuhan Listrik dan Air PDAM.*