Kaltimku.id, PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas’ud (AGM) terima Courtesy Call Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Sri Darmadi Sudibyo dalam rangka High Level Meeting (HLM) pertumbuhan ekonomi daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Pembentukan Percepatan dan Perluasan Digital Daerah (TP2DD) yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lantai III Setkab PPU, Rabu (14/4/2021).
Bupati Abdul Gafur Mas’ud mengapresiasi dan mendukung penuh atas upaya BI bersama dengan Pemerintah daerah untuk bersama-sama dalam pengendalian inflasi. Hal itu meliputi kelancaran distribusi, keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pasokan serta membangun komunikasi efektif antar lembaga sebagai penggerak ekonomi maupun dengan dinas terkait.
“Diperlukan sinergi dalam memperkuat ketahanan pangan daerah serta memastikan ketersediaan kebutuhan pangan yang dilakukan semua sektor tanpa terkecuali termasuk menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah (KCB), dalam rangka program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga dipasaran terlebih PPU sebagai salah satu lumbung pangan pada padi/beras,” kata AGM.
Sinergitas dalam rangka pengendalian harga dan inflasi penting dilakukan untuk menjaga pasokan selama Ramadan dan Idul Fitri. Mengingat, di kedua momen tersebut kebutuhan masyarakat cenderung meningkat.
Dalam kegiatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda), Muliadi ditunjuk sebagai ketua tim percepatan dan perluasan digital daerah (TP2DD) dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tohar sebagai sekretaris.
Kepala Perwakilan BI Balikpapan Sri Darmadi juga pada kesempatannya menyampaikan High Level Meeting (HLM) pertumbuhan ekonomi daerah ini dilakukan bersama Pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait seperti Tim TPID dalam rangka mengantisipasi agar lonjakan harga tidak terjadi terutamanya saat ramadhan seperti saat ini hingga jelang idul fitri tahun 2021
Terlepas dari pengendalian lonjakan ketersediaan harga pangan ini juga telah dilakukannya pembentukan percepatan dan perluasan digital daerah (TP2DD). Hal itu dalam memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat dengan basis digital.
“Digitalisasi ini merupakan bagian kebutuhan dalam mendorong implementasi elektronik transaksi pemerintah daerah. Sehingga meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah,” ujar Darmadi.
Dengan hadirnya digitalisasi, diharapkan semakin memudahkan masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) maupun dalam pengelolaan pada pendapatan sektor-sektor lain.
Kegiatan High level Meeting dilanjut dengan mengunjungi pasar induk Nenang dalam sosialisasi penggunaan perluasan digital daerah serta ketersedian pangan dalam rangka pengendalian inflasi terhadap ketersediaan pangan dan sejumlah kebutuhan lainnya.*(adv)
