Kaltimku.id, PPU – Ratusan massa guru TK dan PAUD se-Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan aksi unjuk rasa. Awalnya, aksi tersebut dilakukan di kantor DPRD, namun kemudian berlanjut ke kantor Sekretariat Kabupaten (Setkab) PPU.
Kedatangan ratusan massa tenaga pendidik itu guna menuntut gaji mereka yang belum terbayarkan selama 10 bulan. Selain meminta kejelasan pembayaran gaji, mereka juga menuntut tidak dihapuskannya dana hibah di tahun depan.
“Hari ini harus kita tuntaskan (permasalahan gaji) ini. Karena di tahun ini kami baru dibayar dua bulan,” kata perwakilan guru PAUD, Puji Astuti, Senin (13/12/2021).
Massa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Setkab, akhirnya diizinkan masuk untuk kemudian berdialog dengan Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud (AGM). Dalam kegiatan dialog yang dilaksanakan di Aula Lt 1 tersebut, AGM menjelaskan bahwa kebijakan menaikan gaji guru TK dan PAUD dari Rp 1,1 juta menjadi Rp 3,4 juta untuk meningkatkan kesejahteraan para guru.
“Di tahun 2019, gaji guru di sekolah swasta itu dari 500 ribu kita naikan jadi Rp 1,1 juta di tahun 2020. Kemudian melalui Peraturan Bupati (Perbup) kita naikan lagi setara Upah Minimum Kabupaten (UMK). Kebijakan ini saya ambil untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidik,” kata AGM.
Terkait tertundanya pembayaran gaji guru tersebut, orang nomor satu di PPU ini menyatakan ada kendala anggaran daerah. Adanya refocusing atau pemusatan anggaran untuk kebutuhan penanganan Covid-19 menjadi pemicu.
Selain itu, masih adanya kewajiban pembayaran utang daerah juga masih menjadi beban keuangan pemerintah. Meski demikian, AGM menegaskan untuk besaran gaji honor maupun guru di sekolah swasta, tidak dikurangi.
“Kondisi keuangan kita di Februari tahun ini memang kurang bagus. Tapi kita akan tetap jalan di Rp 3,4 juta. Melihat kemampuan APBD kita bisa saja. InsyaAllah akan segera kita bayarkan. Mungkin di sisa bulan ini atau paling lambat Februari tahun 2022,” pungkas AGM.*
Editor: Hary T BS
