Samarinda, Kaltimku.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang telah merealisasikan pencairan dana program Gerakan Aksi Strategis Pro Rakyat tanpa Biaya (GratisPol) sebesar Rp44,15 miliar. Dana tersebut disalurkan pada 13 November 2025 kepada tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) di wilayah Kaltim sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyebut pencairan ini merupakan langkah konkret dalam mendukung komitmen Pemprov terhadap pengentasan masalah biaya pendidikan yang masih menjadi keluhan banyak mahasiswa. Ia menilai bahwa penyaluran dana kepada PTN berjalan tepat waktu dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam rincian alokasi, Universitas Mulawarman (Unmul) menerima dana terbesar, yakni sekitar Rp22,4 miliar, mengingat jumlah mahasiswanya yang paling tinggi di antara seluruh kampus negeri di Kaltim. Menyusul kemudian Politeknik Negeri Samarinda sebesar Rp6,3 miliar, UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Rp4,8 miliar, serta Institut Teknologi Kalimantan (ITK) sebanyak Rp4,6 miliar.
Tidak hanya itu, dukungan juga diberikan kepada perguruan tinggi vokasi, seperti Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim yang menerima Rp3,5 miliar, Politeknik Negeri Balikpapan Rp1,5 miliar, serta Politeknik Pertanian Negeri Samarinda sebesar Rp64 juta.
Agusriansyah menegaskan bahwa keberhasilan pencairan dana ini menunjukkan adanya perbaikan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan legislatif.
“Kami di DPRD tentu mengapresiasi langkah ini. Penyaluran sudah masuk tahap akhir, dan dana telah diterima kampus. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanah program pendidikan gratis,” ujarnya.
DPRD Kaltim berharap program GratisPol tidak hanya membantu mahasiswa membayar UKT, tetapi juga mampu meningkatkan kemampuan akademik dan kesiapan mereka menghadapi dunia kerja. Program ini disebut sebagai salah satu investasi sumber daya manusia yang paling strategis bagi masa depan Kaltim, terlebih menjelang operasional ibu kota negara (IKN) yang membutuhkan tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar.*
