Samarinda – Operasi gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kalimantan Timur yang menyasar sejumlah titik rawan penyakit masyarakat (pekat) di Kota Samarinda dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menilai penanganan penyakit masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan razia bersifat insidental, tetapi membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyampaikan bahwa penegakan ketertiban umum harus diimbangi dengan upaya pembinaan yang terstruktur. Menurutnya, tindakan represif semata hanya akan menimbulkan efek kejut sementara tanpa menyentuh akar persoalan.
“Satpol PP dan pemerintah daerah agar tetap intens melakukan razia sekaligus memberikan pembinaan,” ujar Fuad.
Ia menilai, mereka yang terjaring dalam operasi pekat umumnya memiliki persoalan sosial dan ekonomi yang kompleks. Tanpa pendampingan yang memadai, potensi untuk kembali terlibat dalam aktivitas serupa akan tetap tinggi.
Fuad mendorong pemerintah daerah untuk merancang program pembinaan yang menyasar berbagai aspek, mulai dari penguatan ekonomi, pendampingan sosial, hingga konseling berbasis keluarga. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dalam menekan angka pelanggaran secara berkelanjutan.
Menurutnya, penanganan pekat yang berorientasi pada pemulihan sosial akan memberikan dampak jangka panjang terhadap ketertiban dan rasa aman masyarakat.*
