Samarinda, Kaltimku.id – Sorotan terhadap lambatnya penurunan angka stunting di Kalimantan Timur kembali menguat. DPRD Kaltim menilai berbagai program yang berjalan selama ini belum memberikan dampak signifikan di lapangan, sehingga persoalan stunting masih menjadi tantangan serius bagi daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengatakan penanganan stunting selama ini cenderung berfokus pada pemenuhan administrasi program, tanpa menyentuh faktor-faktor dasar yang justru paling menentukan kondisi tumbuh kembang anak.
“Selama ini kita terlalu sibuk dengan laporan dan program, tetapi dampaknya di lapangan belum terasa optimal,” ujar Ananda.
Ia menyoroti masih timpangnya distribusi tenaga gizi antardaerah. Menurutnya, terdapat kecamatan yang memiliki tenaga gizi relatif memadai, namun di wilayah lain justru hanya mengandalkan kader posyandu dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitas.
“Ada wilayah yang hanya punya satu atau dua tenaga gizi untuk menjangkau puluhan posyandu. Ini jelas tidak seimbang,” katanya.
Kondisi tersebut dinilai menghambat upaya pendampingan gizi yang seharusnya dilakukan secara intensif, terutama pada keluarga dengan anak berisiko stunting. DPRD Kaltim menilai pemerataan tenaga gizi harus menjadi prioritas utama agar intervensi tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.
Menurut Ananda, lambatnya penurunan stunting menjadi indikasi bahwa pendekatan yang digunakan selama ini perlu dievaluasi secara menyeluruh dan berani diubah.*
