Samarinda, Kaltimku.id — Masalah banjir di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian serius DPRD Kaltim. Curah hujan tinggi yang kerap terjadi, ditambah karakter wilayah dengan banyak aliran sungai, dinilai belum diimbangi dengan sistem pengelolaan air yang memadai. Kondisi ini membuat banjir terus berulang dan belum tertangani secara maksimal.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai salah satu persoalan mendasar terletak pada keterbatasan dan usia infrastruktur pengendalian air yang sudah lama tidak diperbarui.
Menurutnya, fasilitas penampungan dan pembuangan air yang ada saat ini merupakan warisan lama yang belum disesuaikan dengan perkembangan wilayah dan pertumbuhan permukiman.
“Saat ini fasilitas penampungan air kita saya rasa perlu ditambah dan dioptimalkan kembali. Karena itu sudah lama,” ucap Hamas, sapaan akrab Hasanuddin Mas’ud.
Ia menjelaskan, sistem pengelolaan air yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini membuat upaya penanganan banjir berjalan setengah-setengah. Ketika debit air meningkat, pilihan yang tersedia justru sama-sama berisiko bagi wilayah perkotaan maupun daerah aliran sungai.
“Ditutup pas hujan airnya tinggi, kalau dibuka kota banjir, sedangkan kalau pasang air di sungai juga banjir, artinya perlu ada rekonstruksi fasilitas air,” tuturnya.
Hasanuddin menegaskan, solusi banjir tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya menyentuh titik-titik tertentu. Penanganan yang tidak merata justru berpotensi memindahkan masalah ke wilayah lain, terutama kawasan hilir yang menjadi muara aliran air.
“Perbaikan harus merata, dari hulu hingga hilir. Kalau di hulu bagus tapi di hilirnya tidak ada perubahan yang akan menjadi korban yang di hilir, begitu sebaliknya,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesamaan persepsi dan koordinasi lintas pemerintahan, mulai dari kabupaten/kota hingga pemerintah pusat. Tanpa rencana yang terstruktur dan pemahaman yang sejalan, penanganan banjir akan terus terjebak pada solusi jangka pendek.
“Harus duduk semua, mulai dari bawah hingga pusat, persamaan perspektif dan cara penanganan harus jelas agar semuanya dapat teratasi,” pungkasnya. (Adv/DprdKaltim)
