Kaltimku.id, SAMARINDA — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Salehuddin menekankan pentingnya keselarasan dalam menilai kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Menurutnya, meskipun tidak mungkin menyelesaikan sepenuhnya masalah kemiskinan, fokus harus pada upaya mengurangi angka kemiskinan.
Ia mengaitkan permasalahan kemiskinan di Kaltim dengan rendahnya daya saing SDM dibanding daerah lain, bahkan di antara wilayah Kalimantan sendiri.
“Saya pikir sekarang memang Kaltim belum ada proses bagaimana meningkatkan SDM,” ujarnya.
Salehuddin juga menyadari dampak negatif kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk kekurangan pangan, pendidikan rendah, tingkat kriminalitas, dan kerusakan lingkungan.
Lebih lanjut, Rusman mengatakan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat sangatlah penting dalam mengatasi permasalahan ini.
Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, Salehuddin berharap semua pihak terlibat, termasuk perusahaan-perusahaan di Kaltim. Ia menyoroti kontribusi yang bisa diberikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, seperti program pembangunan rumah layak huni.
“Perusahaan di Kaltim harus meningkatkan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan. Misalnya menyalurkan program ratusan rumah layak huni dan lainnya,” katanya.
Dalam konteks kemiskinan di Kaltim, dia juga mencatat bahwa tidak semua angka kemiskinan berasal dari masyarakat lokal, melainkan ada sumbangan dari masyarakat pendatang yang mencari peruntungan di berbagai kabupaten/kota.
“Saya pikir sekarang memang Kaltim belum ada proses bagaimana meningkatkan SDM,” pungkasnya.***
