Kaltimku.id, BALIKPAPAN – Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) yang akan dilaksanakan oleh Walikota terpilih selama lima tahun ke depan, dibahas
Komisi III DPRD Balikpapan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi III DPRD Balikpapan, Senin (18/1/2021).
Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan, Ali Munsjir Halim SE menuturkan, RDP dengan Bappeda tersebut membahas terkait tentang perencanaan tahun berjalan, perencanaan tahun yang akan datang, dan perencanaan untuk lima tahun berikutnya.
“Saat ini Bappeda atau pihak Pemerintah Kota sudah mulai menyusun perencanaan teknokrat, yakni menyangkut RPJMD Walikota terpilih, yang disampaikan ke Komisi III memang tidak secara rinci, hanya saja garis besarnya yang masuk prioritas utama yang disampaikan,” tutur Ali Munsjir Halim.
Munsjir mengatakan, tiga prioritas yang masuk dalam RPJMD terkait masalah pendidikan, jaminan kesehatan gratis, dan penanggulangan banjir. “Tiga poin itu masuk prioritas, tentunya dalam visi misi dari walikota terpilih sewaktu kampanye, itu akan berjalan mulai tahun 2022 nanti, karena untuk tahun 2021 RPJMD-nya belum masuk,” jelas Politikus Partai Demokrat.
Visi misi walikota terpilih yang menjadi prioritas, sebut Munsjir, itu nantinya akan disesuaikan yang kemudian akan disepakati bersama dan akan dipadukan dengan perencanaan-perencanaan yang sudah ada.
Terkait dengan masalah pendidikan, sesuai visi misi saat kampanye walikota terpilih, yakni akan menggratiskan peralatan sekolah siswa mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Juga masalah penanggulangan banjir, di mana selama lima tahun terkhir penanganan banjir baru mencapai 60-70 persen, karena terkendala persoalan pembebasan lahan seperti yang terjadi di DAS Ampal.
“Kita sama-sama tahu untuk pembebasan lahan penanganan di Sungai Ampal dalam setiap tahun dananya selalu hangus, dan selalu dianggarkan kembali di tahun berikutnya. Mudah-mudahan di tahun ini sudah bisa tuntas,” imbuhnya.
Selama ini, ungkap Munsjir, masalah penanggulangan banjir terkendala di pembebasan lahan, di Sungai Ampal itu sudah tiga kali dianggarkan, tapi gagal terus. Sebab, pembebasan itu tergantung dengan masyarakatnya, saat ini untuk anggaran pembebasan lahan Sungai Ampal sudah di titip di Pengadilan Negeri, tinggal pelaksanaannya, melanjutkan dari RPJMD sebelumnya.
Kepala Bappeda Agus Budi Prasetyo mengatakan, RDP bersama Komisi III merupakan bentuk evaluasi terhadap kegiatan sebelumnya dan menjadi perhatian untuk penyusunan di perencanaan kegiatan dalam RPJMD yang akan datang.
“Ada tiga prioritas dalam RPJMD mendatang, di antaranya masalah pendidikan, kesehatan, masalah banjir. Tadi banyak diberikan masukan oleh Komisi III,” katanya.
Terkait masalah kesehatan, pihaknya juga menyampaikan, persoalan penanganan Covid-19 juga menjadi prioritas pemerintah ke depan, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu.*
Wartawan: Ariel S
