Samarinda, Kaltimku.id – Kasus dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan subholding PT Pertamina (Persero) menjadi perhatian publik dan menuai kritik keras dari berbagai kalangan.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, mengungkapkan kekecewaannya terhadap dugaan praktik curang yang mengubah RON 90 (Pertalite) menjadi RON 92 (Pertamax). Menurutnya, jika benar terjadi, pengoplosan ini bukan hanya merugikan konsumen secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan energi pemerintah.
“Saya benar-benar kecewa. Motor saya memang tua, tapi selama ini saya tetap mengisi Pertamax karena ingin mendukung kebijakan pemerintah. Saya percaya Pertamina, tapi kalau ternyata Pertamax yang saya beli hanyalah Pertalite yang dioplos, ini benar-benar tidak bisa diterima,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menggambarkan rasa kecewanya dengan perumpamaan yang cukup emosional.
“Sekalinya Pertamax itu ternyata hanya Pertalite yang dioplos, rasanya seperti dikhianati. Ini tidak adil bagi masyarakat yang sudah berusaha patuh pada aturan pemerintah,” tambahnya.
Menurut Sani, masalah ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi dan pengolahan BBM. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan energi yang dikeluarkan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan hanya keuntungan segelintir pihak.
“Pemerintah harus memastikan tidak ada celah bagi praktik semacam ini. Pengawasan harus diperketat, dan jika benar ada pihak yang bermain dalam pengoplosan BBM, mereka harus dihukum seberat-beratnya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dari Pertamina dan pemerintah terkait kualitas BBM yang dijual di pasaran.
“Masyarakat punya hak untuk tahu bahan bakar yang mereka beli benar-benar sesuai dengan standar. Jangan sampai mereka membayar lebih mahal untuk kualitas yang sama atau bahkan lebih rendah,” lanjutnya.
Sebagai politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sani menekankan bahwa kebijakan publik, baik di sektor energi maupun infrastruktur, harus berbasis riset yang matang. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam membuat keputusan tanpa pertimbangan ilmiah yang memadai.
“Kalau mau membangun talang banjir, misalnya, harus dilakukan riset dulu. Undang akademisi dan pakar yang paham kondisi geografis dan hidrologi, jangan sampai proyek selesai, tapi banjir tetap terjadi,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti proyek-proyek pembangunan lainnya, termasuk monumen dan tugu kota, yang menurutnya harus memiliki perencanaan yang jelas.
“Bangun tugu pun harus dipikirkan dengan matang. Bentuknya seperti apa, kepala pesutnya bagaimana, badannya proporsional atau tidak. Semua harus ada perencanaannya,” tambahnya.
Terakhir, Ia juga mengkritisi kebijakan baru yang mengubah sistem penjualan eceran BBM menjadi berbasis sub-pangkalan, yang menurutnya berpotensi menyulitkan masyarakat kecil.
“Kalau mau buka sub-pangkalan di Mars sekalipun, silakan saja. Asal jangan sampai menyusahkan rakyat. Kebijakan apa pun yang dibuat, harus dipastikan tidak membebani masyarakat yang sudah cukup sulit dengan kondisi ekonomi saat ini,” pungkasnya.***
