Samarinda, Kaltimku.id – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdasarkan Perpres No 1 Tahun 2025, termasuk untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG), dinilai berdampak pada perencanaan dan pembangunan di Samarinda.
Meskipun Wali Kota Andi Harun sebelumnya menegaskan bahwa efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga (K/L) tidak akan menghambat pembangunan daerah, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, memiliki pandangan berbeda.
Menurut Samri, anggaran yang dimiliki Pemkot saat ini saja sudah tidak mencukupi untuk pembangunan, apalagi jika mengalami pemangkasan.
“Dengan anggaran yang ada sekarang saja, kami sudah merasa kurang. Jika dilakukan efisiensi, otomatis ada pengurangan, dan itu menyulitkan perencanaan pembangunan di Samarinda,” ujarnya.
Samri secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan efisiensi ini karena berimbas langsung pada pembangunan kota.
“Kami tidak setuju dengan kebijakan efisiensi anggaran ini,” tegasnya.
Selain itu, Samri juga menyoroti efektivitas program MBG yang dinilainya masih kontroversial. Ia justru lebih mendukung pengalihan anggaran tersebut untuk pendidikan gratis, yang menurutnya lebih dibutuhkan masyarakat.
“Kita sudah melihat mahasiswa turun ke jalan dan berdemonstrasi di depan DPRD Kaltim. Mereka menuntut pendidikan gratis, bukan makan gratis,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Samri mempertanyakan apakah program MBG benar-benar mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, mengingat anggaran yang dialokasikan per porsi hanya sekitar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu.
“Jangan sampai program yang seharusnya membahagiakan masyarakat justru menimbulkan masalah baru,” tutupnya.***
