Samarinda, Kaltimku.id – Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kaltim setelah pendapatan daerah tahun anggaran 2026 dinilai masih mampu bertahan stabil meskipun terjadi penurunan dalam komponen dana transfer pusat. Pandangan tersebut disampaikan oleh Syahariah Mas’ud dalam Rapat Paripurna ke-45 bersama jajaran DPRD dan pemerintah provinsi.
Menurut Fraksi Golkar, salah satu indikator positif dalam struktur pendapatan daerah adalah stabilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Syahariah menyebut bahwa PAD Kaltim masih berada di angka Rp10,75 triliun.
“Stabilnya PAD menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kaltim terus meningkat. Saat ini tingkat kemandirian fiskal daerah mencapai sekitar 75,70 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya yang berada pada kisaran 51 persen,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah bersikap pasif. Penguatan strategi peningkatan pendapatan, khususnya PAD, harus terus dilakukan melalui optimalisasi potensi, pembenahan tata kelola pendapatan, dan pemutakhiran sistem digitalisasi fiskal.
Dalam pandangan Fraksi Golkar, tantangan ke depan tidak hanya terkait bagaimana mengelola pendapatan, tetapi juga memastikan penganggaran dilakukan secara terukur, efisien, dan tepat sasaran.
Pada kesempatan tersebut, Syahariah turut menyoroti penurunan transfer dana dari pemerintah pusat yang dinilai tidak sebanding dengan kontribusi Kalimantan Timur terhadap ekonomi nasional.
“Oleh karena itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah provinsi dan DPRD serta elemen masyarakat untuk memperjuangkan kesetaraan pembagian dana transfer dari pusat agar lebih adil dan proporsional,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sistem fiskal daerah harus diarahkan pada penguatan kemandirian ekonomi. Dengan kondisi fiskal yang lebih stabil, pemerintah provinsi diharapkan mampu mengurangi ketergantungan anggaran pada sumber-sumber eksternal serta memperkuat kemampuan pendanaan pembangunan daerah secara mandiri.
Menutup pandangannya, Syahariah menyampaikan bahwa Fraksi Golkar mendukung langkah pemerintah provinsi dalam pengelolaan fiskal, namun tetap mendorong evaluasi berkelanjutan demi memastikan APBD dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.*
