Samarinda, Kaltimku.id – Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun 2026.
Pandangan tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara fraksi, Syahariah Mas’ud, dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-45 yang digelar di Gedung B Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, beberapa waktu lalu.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menegaskan pentingnya pemerintah daerah melakukan pembenahan dan penguatan sektor investasi agar lebih kondusif dan berdaya saing. Syahariah menyebut, investasi merupakan fondasi utama dalam percepatan pembangunan serta peningkatan ketahanan ekonomi daerah.
“Penyederhanaan regulasi, pemberian insentif, peningkatan transparansi, serta pelayanan publik yang efisien dinilai dapat mendorong pertumbuhan investasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi perlu memastikan bahwa proses perizinan dan administrasi usaha berlangsung secara cepat, terukur, dan bebas hambatan. Menurutnya, hal tersebut menjadi indikator penting bagi investor dalam menilai layak atau tidaknya daerah sebagai tujuan penanaman modal.
Selain menyoroti investasi, Fraksi Golkar juga memberikan perhatian besar terhadap penguatan sektor ekonomi berbasis keberlanjutan. Ekonomi hijau dinilai menjadi salah satu strategi yang harus diperkuat di tengah transisi ekonomi nasional dan global.
Syahariah mengatakan, sektor manufaktur serta sektor unggulan seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan perlu terus dikembangkan secara produktif namun tetap berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Tidak hanya sektor usaha, Fraksi Golkar juga menyoroti peran dunia industri terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya kontribusi melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) terutama perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam Kalimantan Timur.
“CSR harus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Syahariah meminta agar DPRD dan pemerintah provinsi memperkuat kerja sama dengan elemen masyarakat untuk memperjuangkan keadilan alokasi dana dari pemerintah pusat. Menurutnya, Kaltim sebagai daerah penopang ekonomi nasional layak mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional.*
