Samarinda, Kaltimku.id – Gejolak harga dan distribusi elpiji 3 kg di Samarinda memicu keresahan di kalangan masyarakat. Pasalnya, meskipun pemerintah telah menetapkan harga resmi sebesar Rp18.000 per tabung, warga justru mengalami kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut.
Menanggapi hal ini, DPRD Samarinda mengambil langkah cepat untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada permainan harga oleh oknum nakal.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pangkalan dan agen distribusi elpiji 3 kg. Jika ditemukan adanya kecurangan, seperti menaikkan harga seenaknya atau menimbun stok demi keuntungan pribadi, sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha akan segera diberlakukan.
“Kami tidak akan tinggal diam jika ada pangkalan atau agen yang mempermainkan harga dan distribusi gas bersubsidi. Masyarakat sudah cukup kesulitan, jangan sampai mereka semakin terbebani oleh ulah oknum yang mencari keuntungan sendiri,” ujarnya.
Permasalahan harga gas elpiji 3 kg sebenarnya bukan hal baru di Samarinda. Sebelumnya, harga gas subsidi ini berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp30.000 per tabung. Namun, sejak pemerintah menetapkan harga resmi sebesar Rp18.000, justru muncul kelangkaan di pasaran. Warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas, bahkan di beberapa lokasi, mereka harus membawa hingga tiga KTP untuk bisa membeli satu tabung.
“Seharusnya dengan harga turun, masyarakat lebih mudah mendapatkan gas. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ini jelas ada yang tidak beres dan harus segera diatasi,” kata Samri.
Lebih lanjut, ia menyoroti fakta bahwa Kalimantan Timur merupakan daerah penghasil gas, namun justru mengalami kesulitan dalam distribusi elpiji 3 kg.
“Kita ini daerah penghasil gas, tapi beli gas saja ribet. Sementara di daerah lain yang bukan penghasil gas justru lebih mudah mendapatkannya. Ini jadi tanda tanya besar bagi kami,” tambahnya.
Selain permasalahan elpiji, antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mendapatkan BBM juga masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Masyarakat sering kali harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar, terutama solar dan pertalite.
DPRD Samarinda telah beberapa kali memanggil pihak Pertamina untuk meminta klarifikasi terkait masalah ini. Namun, jawaban yang diberikan selalu sama, yaitu bahwa stok BBM di Samarinda dalam kondisi aman.
“Kalau stok BBM benar-benar aman, kenapa masih ada antrean panjang setiap hari? Ini harus ada solusi konkret, bukan sekadar jawaban formalitas yang tidak menyelesaikan masalah,” katanya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Samarinda berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan gas dan SPBU di kota tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa harga dan distribusi gas serta BBM benar-benar sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Jika ditemukan ada pangkalan yang menjual elpiji 3 kg di atas harga yang ditetapkan atau melakukan penimbunan, DPRD tidak akan segan untuk merekomendasikan pencabutan izin usaha mereka.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya sekadar aturan di atas kertas, tetapi benar-benar berjalan dengan baik di lapangan. Jangan sampai rakyat kecil yang seharusnya mendapatkan subsidi malah menjadi korban permainan harga,” tegas Samri.
DPRD juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan atau kesulitan dalam mendapatkan gas elpiji maupun BBM. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan distribusi energi di Samarinda bisa lebih transparan dan tepat sasaran.
Dengan berbagai langkah yang diambil, DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan subsidi agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat.***
