Samarinda, Kaltimku.id – Kebijakan efisiensi anggaran pendidikan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menuai kekhawatiran di berbagai daerah. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai kebijakan ini harus dikaji lebih dalam agar tidak berdampak negatif pada masyarakat, khususnya dunia pendidikan.
Kekhawatiran ini mencuat setelah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Samarinda menyampaikan aspirasi mereka kepada DPRD Samarinda.
PMII meminta agar lembaga legislatif daerah memperjuangkan agar pemangkasan anggaran pendidikan tidak terjadi, mengingat dampaknya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Iswandi mengakui bahwa DPRD Samarinda berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka harus menjalankan kebijakan pemerintah pusat sebagai bagian dari partai pendukung. Namun, di sisi lain, pemotongan anggaran pendidikan berpotensi menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Kami memahami kekhawatiran masyarakat. Bahkan sebelum Inpres ini keluar, DPRD Samarinda sudah mengalami pemangkasan anggaran melalui kebijakan refocusing sebesar 33 persen. Ini membuat kami harus lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran,” ungkapnya.
Sebagai langkah alternatif, Iswandi mengusulkan agar DPRD bisa mengalokasikan dana APBD untuk tetap mendukung program pendidikan, khususnya di Kalimantan Timur dan Kota Samarinda. Dengan strategi ini, diharapkan dampak dari efisiensi anggaran bisa diminimalisir.
Namun, ia mengakui bahwa usulan ini tidak mudah diwujudkan karena membutuhkan komitmen dan persetujuan dari seluruh fraksi di DPRD. Oleh karena itu, Iswandi berharap gubernur dan wali kota yang baru dapat memberikan perhatian lebih terhadap sektor pendidikan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak menghambat perkembangan dunia pendidikan di daerah.
“Kami akan berusaha mencari solusi terbaik agar pendidikan tetap berjalan optimal meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran. Harapan kami, pemerintah daerah bisa mengambil langkah yang tepat demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.***
