SAMARINDA, Kaltimku.id — DPRD Kalimantan Timur menilai posisi strategis daerah sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) akan membawa dinamika politik yang semakin kompleks. Kondisi ini menuntut peningkatan kualitas pengawasan pemilu agar integritas demokrasi tetap terjaga.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa Kalimantan Timur akan menghadapi tantangan politik yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Dengan meningkatnya perhatian nasional terhadap daerah ini, risiko pelanggaran pemilu juga dinilai semakin besar jika tidak diantisipasi secara serius.
“Kaltim akan menghadapi dinamika politik yang berbeda dari sebelumnya. Karena itu, kualitas pengawasan harus meningkat dan tidak boleh berjalan di tempat,” tegasnya.
Subandi menambahkan bahwa penguatan lembaga pengawas pemilu tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan semata. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor kunci dalam mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.
Ia menilai penggunaan teknologi dapat membantu pengawas bekerja lebih cepat dan akurat, terutama dalam menghadapi pola pelanggaran yang semakin kompleks. Namun, teknologi tetap harus diimbangi dengan SDM yang profesional dan berintegritas.
Selain itu, Subandi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga mutu pelaksanaan pemilu. Ia menyebut partisipasi publik sebagai fondasi utama dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil.
“Pemilu adalah proses milik bersama. Tanpa peran masyarakat, upaya pengawasan tidak akan maksimal. Partisipasi publik merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas demokrasi,” katanya.
Menutup pernyataannya, Subandi menegaskan bahwa pemilu yang bersih dan kredibel hanya dapat terwujud melalui kerja sama yang solid antara pengawas, penyelenggara, pemerintah daerah, peserta pemilu, dan masyarakat.
“Semua pihak harus saling mendukung. Tanpa kolaborasi, sistem pengawasan kita tidak akan berjalan optimal,” tutupnya.*
