Samarinda, Kaltimku.id— Pemanfaatan influencer media sosial dalam mendukung promosi program pemerintah dinilai perlu ditempatkan secara proporsional dan rasional.
Alih-alih diperdebatkan sejak awal, efektivitas strategi tersebut seharusnya diuji melalui pelaksanaan nyata dan dievaluasi berdasarkan data yang terukur.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, berpandangan bahwa kolaborasi dengan influencer bukanlah solusi tunggal, melainkan bagian dari pendekatan komunikasi yang lebih luas.
Ia menilai, penilaian terhadap kebijakan publik tidak semestinya didasarkan pada asumsi atau preferensi personal, melainkan pada hasil yang bisa diverifikasi.
Menurut Sarkowi, setiap strategi membutuhkan ruang uji coba sebelum disimpulkan berhasil atau gagal. Karena itu, kritik yang muncul sebelum program dijalankan justru berpotensi mengaburkan substansi evaluasi yang seharusnya berbasis kinerja.
“Kalau belum pernah dicoba, tentu belum bisa dievaluasi,” ujar Sarkowi belum lama ini.
Ia menekankan pentingnya perencanaan matang dalam memilih influencer, mulai dari kesesuaian segmentasi audiens hingga tujuan promosi yang ingin dicapai. Tanpa perencanaan yang jelas, penggunaan influencer justru berisiko menjadi tidak efektif.
Lebih lanjut, Sarkowi menjelaskan bahwa evaluasi harus dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah strategi dijalankan.
Parameter seperti jangkauan informasi, respons publik, hingga dampak riil terhadap sektor yang dipromosikan perlu menjadi dasar penilaian.
“Pengukurannya bisa dilihat secara historis, apakah ada perbedaan signifikan sebelum dan setelah menggunakan influencer atau media sosial secara masif,” jelasnya.
Ia menilai pendekatan berbasis data jauh lebih objektif dibandingkan penilaian yang lahir dari kepentingan sesaat. Jika hasilnya tidak menunjukkan kemajuan, maka strategi tersebut patut dikoreksi. Sebaliknya, bila terbukti efektif, kolaborasi dapat diperluas dengan pola yang lebih terarah.
Dalam konteks pembangunan daerah, Sarkowi juga menyinggung bahwa tantangan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan promosi, tetapi juga menyangkut faktor keamanan, infrastruktur, dan kesiapan fasilitas.
Kendala tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari dinamika yang harus dihadapi dengan sikap solutif.
Ia menegaskan DPRD tidak ingin terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh siklus program berjalan dan laporan kinerja tersedia.
Evaluasi menyeluruh, kata dia, baru dapat dilakukan melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur yang menjadi dasar pengawasan legislatif terhadap kinerja perangkat daerah.
Melalui mekanisme tersebut, DPRD dapat menilai capaian secara objektif sekaligus memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
“Harapannya, dengan evaluasi berbasis data, setiap kebijakan yang diambil benar-benar dapat diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv/DprdKaltim)
