Samarinda, Kaltimku.id – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menilai keterisolasian masyarakat di wilayah perbatasan Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) telah berada pada kondisi yang tidak bisa lagi ditoleransi. Persoalan keterbatasan akses, khususnya jalur darat, dinilai telah berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Hasanuddin menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur jalan bukan sekadar persoalan teknis pembangunan, melainkan berimplikasi langsung pada distribusi barang, mobilitas warga, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok. Kondisi jalan yang rusak berat membuat arus logistik terhambat dan biaya distribusi semakin tinggi.
“Kerusakan jalan membuat distribusi barang semakin sulit, terlebih ketika jalur sungai juga mengalami hambatan,” ujar Hasanuddin.
Ia menjelaskan, selama ini masyarakat Mahakam Ulu sangat bergantung pada jalur transportasi sungai. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, jalur tersebut juga menghadapi kendala akibat menurunnya debit air yang membuat sejumlah titik sungai sulit dilalui. Akibatnya, masyarakat menghadapi hambatan ganda, baik dari sisi transportasi darat maupun air.
Menurut Hasanuddin, keterisolasian yang berkepanjangan akan memperbesar kesenjangan pembangunan antarwilayah. Jika tidak segera ditangani secara serius, daerah perbatasan berisiko semakin tertinggal dibandingkan kawasan perkotaan di Kalimantan Timur.
Ia menekankan bahwa kehadiran negara melalui pembangunan infrastruktur dasar merupakan prasyarat utama untuk menjamin keadilan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan.*
