Balikpapan, MALTIMKU.ID — Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Timur, Andrie Afrizal, menyuarakan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai melakukan pemotongan anggaran transfer ke daerah. Ia menilai hal ini bertentangan dengan komitmen sebelumnya dari Kementerian Keuangan yang berjanji tidak akan memangkas dana daerah di tengah meningkatnya kontribusi Kalimantan Timur terhadap pendapatan negara.
Menurut Andrie, Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi penyumbang terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sektor pertambangan, energi, dan migas. Bayangkan dari Sektor batubara saja Kaltim menyumbang lebih dari 800 Triliun. Namun, dana yang dikembalikan ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) justru sangat minim.
“Kami para pemuda Kaltim kecewa. Janji dari pihak Kemenkeu, khususnya Bapak menteri Purbaya, bahwa tidak akan ada pemotongan anggaran untuk daerah harus ditepati. Jangan sampai masyarakat daerah penghasil hanya jadi penonton hasil bumi mereka sendiri,” tegas Andrie di Balikpapan, Selasa (7/10/2025).
Andrie juga menyoroti ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, terutama menjelang pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur. Ia menilai, seharusnya pemerintah justru memperkuat kapasitas fiskal daerah agar pembangunan di sekitar IKN dapat berjalan seimbang dan berkeadilan.
“Kaltim bukan hanya tempat menampung proyek-proyek besar di IKN, tapi juga rumah bagi jutaan rakyat yang berhak menikmati hasil pembangunan. Pemuda akan terus mengawal agar keadilan fiskal benar-benar dirasakan,” tambahnya.
KNPI Kaltim, lanjut Andrie, akan mendorong pak menteri Purbaya, segera memberikan penjelasan resmi dan memastikan janji tersebut ditepati.
“Jika pusat serius ingin membangun Indonesia dari daerah, maka Kaltim harus menjadi contoh nyata keadilan fiskal, bukan korban dari kebijakan yang tidak konsisten,” tutup Andrie.*
