Samarinda, Kaltimku.id – Proses perbaikan fender Jembatan Mahakam I terus berlanjut pasca insiden tabrakan kapal tongkang yang merusak pelindung pilar jembatan pada Februari 2025.
Namun, di tengah progres tersebut, Komisi II DPRD Kalimantan Timur menyoroti lemahnya koordinasi serta kurangnya publikasi perkembangan oleh pihak pelaksana perbaikan, khususnya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).
Anggota Komisi II, Abdul Giaz, menyampaikan kekecewaannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E DPRD Kaltim.
Ia menilai hingga saat ini informasi mengenai progres perbaikan tidak mengalir dengan baik ke publik maupun DPRD.
Kondisi tersebut membuat banyak pihak bertanya-tanya sejauh mana perbaikan berjalan dan apa saja yang sudah dituntaskan.
“Selama ini jangankan masyarakat, DPR pun bertanya-tanya. Kita tidak tahu progresnya sudah sampai mana. Koordinasinya harusnya lebih jelas,” ujar Giaz.
Menurut Giaz, perhatian terhadap perbaikan justru meningkat setelah kejadian tersebut menjadi viral.
Ia mengapresiasi peran media yang dinilainya berkontribusi besar dalam mendorong percepatan perbaikan dan membuka informasi kepada masyarakat.
“Kalau kemarin tidak viral, mungkin perbaikan tidak bergerak cepat. Saya berterima kasih kepada media yang terus mengawal sampai hari ini,” pungkasnya.
Dalam RDP tersebut, BBPJN melaporkan bahwa sejumlah titik fender yang rusak sudah diperbaiki, termasuk bagian yang terkena tabrakan kedua.
Namun Giaz menilai publikasi mengenai perkembangan teknis tersebut masih sangat minim.
Ia menekankan bahwa masyarakat berhak mengetahui apa saja yang sedang dikerjakan dan kapan perbaikan diproyeksikan selesai.
“Masyarakat harus tahu apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum. Jangan hanya ramai saat kejadian, setelah itu tidak ada informasi,” tegasnya.
Untuk menghindari kebingungan publik, Giaz meminta BBPJN menjadwalkan kunjungan lapangan bersama DPRD dan media.
Verifikasi langsung dinilai penting agar semua pihak memahami kondisi terkini perbaikan dan tidak ada ruang untuk spekulasi.
Menurutnya, keterbukaan informasi dan koordinasi yang baik merupakan kunci agar perbaikan berjalan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
DPRD Kaltim dijadwalkan melakukan peninjauan lapangan dalam waktu dekat untuk memastikan penyelenggaraan perbaikan sesuai standar keselamatan dan transparansi.
(Adv/DprdKaltim)
