Samarinda, Kaltimku.id — Minimnya penerangan jalan di sejumlah ruas jalan provinsi Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian DPRD Kaltim. Kondisi ini dinilai berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan dan mencerminkan perlunya pembenahan serius dalam perencanaan infrastruktur transportasi daerah.
Dalam rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim yang membahas program prioritas tahun anggaran 2025 di Balikpapan belum lama ini, Komisi III DPRD Kaltim menilai data terkait penerangan jalan umum (PJU) belum disajikan secara utuh.
Padahal, ketersediaan data tersebut menjadi fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Ahmed Reza Fahlevi, menyoroti paparan Dishub yang dinilainya masih berpusat pada agenda pembangunan terminal dan pelabuhan.
Sementara itu, kondisi aktual PJU di jalan provinsi justru belum tergambar secara jelas.
“Yang disampaikan masih seputar terminal dan pelabuhan. Untuk PJU, datanya belum lengkap dan ini yang kami tunggu,” ucapnya.
Menurut Reza, penerangan jalan bukan sekadar pelengkap infrastruktur, tetapi berkaitan langsung dengan aspek keselamatan, khususnya di ruas jalan dengan lalu lintas kendaraan berat dan mobilitas tinggi pada malam hari.
Tanpa data yang akurat, perencanaan berpotensi tidak tepat sasaran dan anggaran yang dialokasikan menjadi kurang efektif.
Komisi III pun meminta Dishub Kaltim segera melengkapi informasi teknis terkait jumlah PJU yang telah terpasang, titik lampu yang tidak berfungsi, hingga proyeksi kebutuhan penambahan penerangan untuk tahun-tahun mendatang.
Data tersebut diperlukan agar pembangunan PJU benar-benar menjawab kebutuhan lapangan.
Selain itu, DPRD juga mendorong adanya sinkronisasi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Koordinasi lintas kewenangan dinilai penting agar program penerangan jalan tidak tumpang tindih dan dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat.
Bagi Komisi III, penerangan jalan merupakan bagian dari pelayanan publik dasar yang harus mendapat perhatian serius. Perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan riil dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan pengguna jalan di Kalimantan Timur.
“Masih banyak jalan provinsi yang gelap. Kami ingin PJU dibangun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat,” pungkasnya. (Adv/DprdKaltim)
