Kaltimku.id, BALIKPAPAN – Hampir setiap tahun, selalu ada anggaran untuk Hutan Kota. Baik itu untuk pagarnya dan lainnya. Tapi yang menjadi pertanyaan Komisi III Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, lahan Hutan Kota malah makin menyusut.
Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan, Selasa (12/1/2021). RDP dipimpin Ketua Komisi III Alwi Al Qadri.
Tak hadirnya Kepala Dinas DLH Kota Balikpapan, Drs H Suryanto MM dan hanya diwakilkan, membuat politisi senior Partai Hanura, Syarifuddin Oddang mempertanyakannya.
“Lagu lama muncul terus. Pak Kadis DLH tak proaktif, selalu tak mau hadir kalau diundang untuk RDP. Mbalelo,” kata Oddang.
Oddang juga melontarkan pertanyaan kepada Elyzabeth ERL Toruan SH MH, Kepala Bidang dan Perlindungan Sumber Daya Alam yang mewakili DLH, mengenai hutan mangrove di Balikpapan Utara yang hanya seluas 7 hektare (Ha).
“Mangrove Centre di Balikpapan Utara itu sudah terkenal sampai ke manca negara. Tapi yang jadi milik pemerintah kota atau Pemkot cuma 7 hektare, selebihnya yang puluhan atau ratusan hektare adalah milik warga,” keluh Oddang.
Menurut Oddang, kepemilikan hutan mangrove tak bisa perorangan, karena setiap tahun berkaitan dengan anggaran. Apa yang terjadi di Mangrove Centre, penghasilannya tak masuk ke kas daerah.
“Kenapa terjadi pembiaran. Harus ada komitmen, karena yang dipakai uang rakyat di anggaran hutan mangrove itu,” tegas Oddang.
Politisi pendatang baru dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Taufik Qul Rahman juga bersuara cukup lantang mempertanyakan kemana saja ditanamnya sekitar 23 ribu bibit pohon yang merupakan sumbangan dari pihak PT Pertamina sejak beberapa tahun lalu.
“Sebagian kami tanam di kawasan hutan kota Telagasari secara bertahap selama dua tahun,” ujar Elizabeth ERL Toruan yang didampingi Kepala UPT TPA Manggar Tonny Hartono SKM, Seksi Pengangkutan Sampah Muhammad Yusuf SE dan lainnya.
Taufik Qul Rahman atau juga kondang sebagai “Putra Kilat” tampaknya kurang merasa puas dengan jawaban tersebut. “Selain di hutan kota Telagasari dimana lagi? Kalau targetnya dua tahun, kok belum selesai, padahal dilakukan sejak 2017 lalu,” tegasnya
Elyzabeth juga menyebutkan, bibit pohon dari PT Pertamina itu juga didistribusikan kepada masyarakat, sekolah-sekolah dan rumah-rumah ibadah. Tapi yang utama di hutan-hutan kota.*
