Samarinda, Kaltimku.id – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program GratisPol di seluruh perguruan tinggi penerima manfaat. Hal ini disampaikan menyusul telah dicairkannya dana bantuan pendidikan senilai Rp44,15 miliar kepada tujuh perguruan tinggi negeri, serta rencana pencairan bagi perguruan tinggi swasta (PTS) setelah administrasi mereka dinyatakan lengkap.
Anggota Komisi IV, Agusriansyah Ridwan, menekankan bahwa tata kelola dana pendidikan harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Menurutnya, kampus wajib mengatur skema pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan jelas, sehingga manfaat program dapat langsung dirasakan oleh mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Tata kelola penyaluran dana ini tidak boleh asal-asalan. Verifikasi penerima, transparansi alokasi, hingga laporan penggunaan dana adalah elemen penting yang harus dipenuhi. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.
DPRD Kaltim juga meminta agar kampus rutin menyampaikan laporan penggunaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Laporan itu akan menjadi dasar evaluasi untuk menentukan kelanjutan dan perbaikan skema GratisPol di masa mendatang.
Agusriansyah tidak menampik adanya tantangan administratif yang tengah dihadapi perguruan tinggi swasta, sehingga pencairan dana mereka belum bisa direalisasikan bersamaan dengan PTN. Kendati demikian, ia memastikan DPRD terus mendorong Pemprov agar proses verifikasi dipercepat tanpa mengurangi kehati-hatian dalam seleksi penerima manfaat.
Selain itu, Komisi IV juga berencana melakukan monitoring lapangan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan. DPRD menilai bahwa beban biaya pendidikan yang semakin tinggi menuntut kebijakan afirmatif seperti GratisPol agar mahasiswa tidak terhambat dalam menyelesaikan studi.
Program GratisPol, menurut DPRD Kaltim, merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Namun keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada transparansi pelaksanaan di tingkat kampus.
“Kami ingin GratisPol menjadi contoh bagaimana uang negara digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran,” pungkasnya.*
