Samarinda, Kaltimku.id – DPRD Kalimantan Timur menyatakan masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat terkait rencana pengerukan perairan di sejumlah wilayah. Hingga saat ini, informasi yang diterima DPRD dinilai masih sangat terbatas, sehingga belum dapat disampaikan secara utuh kepada masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa DPRD tidak ingin menyampaikan informasi yang belum pasti. Ia mengakui banyak pertanyaan dari masyarakat yang belum bisa dijawab karena ketiadaan data resmi.
“Kalau untuk pengerukan, sampai sekarang mohon maaf, informasinya belum dapat. Kita tunggu koordinasi lebih lanjut supaya semua jelas,” tegasnya.
Di sisi lain, DPRD Kaltim tetap menaruh perhatian pada wilayah-wilayah yang selama ini kerap disebut membutuhkan pengerukan sebagai langkah mendukung kelancaran transportasi dan aktivitas ekonomi. Namun, karena sebagian besar kewenangan berada di tangan Kementerian Perhubungan, DPRD hanya dapat menyesuaikan penyampaian aspirasi sesuai dengan fungsi dan batas kewenangannya.
“Kita fokuskan di mana kewenangan kita, termasuk prioritas di Kubar dan Mahulu. Namun untuk sebagian besar lokasi, memang Kemenhub yang menentukan,” kata Salehuddin.
Ia menilai koordinasi lintas pemerintahan menjadi kunci agar program pengerukan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Kejelasan pembagian kewenangan, perencanaan lokasi, serta waktu pelaksanaan diperlukan agar kebijakan tersebut dapat dipahami dan diawasi bersama.
DPRD Kaltim berharap pemerintah pusat segera memberikan penjelasan resmi sehingga masyarakat memperoleh kepastian, sekaligus memastikan pengerukan perairan benar-benar dilakukan secara terencana, transparan, dan sesuai kebutuhan daerah.*
