Kaltimku.id, BERAU – Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) periode 2021-2026, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim) dilantik, Kamis (15/4/21).
Ketua TPPKK dan Dekranasda Provinsi Kaltim Hj Norbaiti Isran Noor, mengapresiasi pelantikan pengurus TPPKK dan Dekranasda. Menurutnya, langkah ini sebagai bukti bahwa para pengurus sudah siap bekerja walaupun dalam suasana bulan suci ramadan.
“Saya salut dengan para pengurus PKK dan Dekranasda di Berau, yang melaksanakan pelantikan ini di awal ramadan. Semoga ini menjadi awal langkah baik di periode kepengurusan ini,” pujinya seraya mendoakan kepengurusan yang baru.
TP PKK dan Dekranasda, katanya, bisa bersinergi dengan semua lintas sector. Karena butuh kerja keras untuk mengimplementasikan program kerja selama 5 tahun ke depan.
“Saya apresiasi Ketua PKK dan semua pengurusnya yang sukses membawa Berau meraih banyak penghargaan di periode yang lalu. Saya datang membawa semangat perubahan agar PKK dan Dekranasda tidak hanya bisa memberi instruksi, melainkan juga bagaimana menjalankan semua program kerjanya,” paparnya
Ketua dan Pengurus TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Berau periode 2021-2026 dikukuhkan Bupati Berau Hj Sri Juniarsih Mas, di Balai Mufakat. Dia berharap PKK dan Dekranasda dapat bersinergi dengan Pemerintah dan lintas sektor dalam ikut membangun ekonomi kerakyatan.
“Masyarakat kita, terutama para pengrajin dan UMKM banyak yang terpukul oleh pandemi ini. Ini menjadi tanggung jawab kita Bersama, untuk bisa membantu perekonomian mereka kembali pulih,” harapnya.
Untuk itu, sambung Bupati perempuan pertama di Bumi Batiwakkal ini, Saya berharap kepada TPPKK dan Dekranasda dapat menjalankan program-programnya untuk ikut membangun ekonomi kerakyatan di Kabupaten Berau.
Pelantikan yang ditandai dengan pengambilan sumpah para pengurus dan Penandatanganan Berita Acara ini dihadiri beberapa OPD seperti Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, dan Dinas Pendidikan, yang telah memiliki MoU dengan PKK periode sebelumnya, yakni dibawah kepemimpinan Sri Juniarsih.*
