SAMARINDA, Kaltimku.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai mengambil langkah konkret dalam mengoptimalkan Hotel Atlet dengan menunjuk Perusda Mahakam Bangun Sarana (MBS) sebagai operator pengelola. Langkah ini dinilai sebagai awal untuk menghidupkan kembali aset yang selama bertahun-tahun terbengkalai dan tidak memberi pemasukan berarti.
Meski demikian, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud atau Hamas, menilai penunjukan tersebut tidak cukup hanya bersifat administratif. Ia menegaskan bahwa Perusda harus didukung strategi bisnis yang realistis, profesional, dan berorientasi keuntungan agar pengelolaan tidak kembali tersendat.
“Jika MBS menggandeng operator hotel yang benar-benar profesional, hasilnya tentu akan jauh lebih maksimal. Banyak contoh hotel pemerintah di Jakarta yang berkembang pesat setelah dikelola pihak ketiga,” jelasnya.
Menurut Hamas, pola kerja sama business to business (B to B) jauh lebih ideal dibandingkan pengelolaan langsung oleh pemerintah. Model tersebut memberikan ruang fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, efisiensi biaya, dan peningkatan kualitas layanan.
“Dengan skema B to B, kita bisa mendorong profesionalitas dalam pengelolaan. Pemerintah tetap memiliki asetnya, tetapi pengelolaannya dilakukan oleh pihak yang memang ahli di bidangnya,” ujarnya.
Hamas berharap model pengelolaan ini dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Selain menjadi sumber PAD, Hotel Atlet juga diharapkan mampu mendukung berbagai kegiatan olahraga, pariwisata, dan pelayanan publik.
“Selama ini jika masih dikelola langsung pemerintah, hasilnya kurang optimal. Aset ini harus bergerak, bukan hanya menjadi bangunan pasif dan beban anggaran,” tegasnya.
Ia mengatakan bahwa optimalisasi aset seperti Hotel Atlet merupakan bagian dari visi besar Pemprov Kaltim dalam memperbaiki manajemen aset daerah yang selama ini dinilai kurang produktif. Dengan adanya kerja sama yang tepat dan dukungan investasi, Hotel Atlet berpotensi dikembangkan menjadi fasilitas yang modern, mandiri, dan memiliki keunggulan ekonomi.
“Tujuannya bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi menciptakan model pengelolaan ekonomi daerah yang lebih efektif, transparan, dan kompetitif,” pungkasnya.*
