Kaltimku.id — Penerangan Jalan Umum atau PJU menjadi topik penting dalam pembahasan pembangunan di Kalimantan Timur. Anggota DPRD Kaltim menekankan, bahwa PJU sebelumnya sempat masuk dalam program yang diajukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Jika PJU dimasukkan dalam RKPD dan masuk dalam kamus usulan untuk anggaran, maka program tersebut dapat berjalan dengan lancar.
“PJU itu sebenarnya sempat masuk di RKPD dan menjadi bagian dari program pemerintah provinsi. Kalau mereka memasukkan PJU di RKPD dan masuk dalam kamus usulan untuk Badan Keuangan, itu baru bisa clear,” ujar anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono.
Dia menambahkan, pentingnya memasukkan PJU dalam nomenklatur anggaran tidak bisa dianggap sepele. Tanpa adanya pengesahan dan pengaturan melalui nomenklatur resmi, proyek tersebut bisa berisiko menjadi temuan oleh pihak yang berwenang.
“Kita tidak boleh lagi mengasihkan jika tidak ada nomenklatur PJU tadi. Nanti bisa jadi temuan,” tegasnya.
Hal ini, menurut Sapto, sangat krusial untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya PJU, berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan masalah administratif di kemudian hari.
Dengan adanya regulasi yang jelas, program PJU diharapkan dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kaltim, terutama dalam meningkatkan kualitas penerangan jalan di daerah-daerah yang membutuhkan.
Kejelasan anggaran dan nomenklatur yang sudah disusun dalam RKPD menjadi landasan yang sangat diperlukan agar proyek-proyek tersebut tidak terkendala oleh masalah teknis atau administratif.
“Semoga kedepannya semua usulan yang ada bisa dijalankan dengan baik tanpa hambatan,” tutup Sapto.**(adv)
