Samarinda, Kaltimku.id – Program pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) GratisPol kembali menghadapi tantangan baru. Kali ini persoalan muncul pada penyaluran bantuan untuk mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS). Meski anggaran telah disiapkan pemerintah provinsi, sebagian mahasiswa terancam tidak menerima bantuan tepat waktu akibat kendala administrasi di tingkat kampus.
Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengungkapkan bahwa pencairan bagi PTS hingga kini belum berjalan optimal, berbeda dengan perguruan tinggi negeri (PTN) yang sudah mulai menerima manfaat program.
“Jangan sampai perguruan tinggi yang administrasinya lengkap ikut terhambat hanya karena ada kampus lain yang belum siap. Mahasiswanya bisa jadi korban,” tegasnya.
Salah satu penyebab lambatnya pencairan adalah ketidakaktifan nomor rekening kampus yang tercantum dalam dokumen perjanjian. Padahal seluruh PTS tercantum dalam satu Surat Keputusan (SK), sehingga kampus yang siap pun terkena dampak dari ketidaksiapan kampus lain.
Agusriansyah menilai kondisi ini bisa memicu ketimpangan akses antara mahasiswa PTN dan PTS, padahal skema pembiayaan sudah ditetapkan dalam APBD dan semestinya berjalan paralel.
Ia meminta pemerintah segera mencari solusi cepat, termasuk memisahkan administrasi kampus yang belum siap agar pencairan bisa dilakukan bertahap tanpa harus menunggu semua PTS menyelesaikan berkasnya.
“Keterlambatan prosedural tidak boleh mengorbankan hak mahasiswa,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa program GratisPol dirancang untuk memastikan mahasiswa Kaltim dapat menyelesaikan kuliah tanpa terbebani biaya UKT. Karena itu hambatan teknis tidak boleh menjadi alasan terhentinya manfaat program.
“Pemerintah harus memastikan manfaat program ini benar-benar dirasakan seluruh mahasiswa, baik di PTN maupun PTS,” tutupnya.*
