Samarinda, Kaktimku.id – Kekhawatiran terhadap terhambatnya percepatan penurunan angka stunting mulai mengemuka di Kalimantan Timur seiring wacana penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. DPRD Kaltim menilai perubahan komposisi anggaran tersebut berpotensi memengaruhi keberlanjutan program penanganan stunting, mengingat sebagian besar kabupaten dan kota masih sangat bergantung pada alokasi dana dari pusat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menyebut isu TKD tidak bisa dilihat semata sebagai persoalan teknis anggaran. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi ujian kesiapan daerah dalam menjaga konsistensi strategi penanganan stunting di tengah keterbatasan fiskal.
“Kalau TKD terpangkas, otomatis banyak daerah yang akan meraba-raba ulang prioritasnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa ketergantungan fiskal membuat sejumlah daerah tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengalihkan pendanaan secara cepat. Akibatnya, program yang membutuhkan intervensi jangka panjang seperti penanganan stunting berisiko terganggu jika tidak disiapkan strategi antisipatif.
Darlis menilai, penurunan dukungan pusat seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi pola kerja selama ini. Ia menekankan pentingnya inovasi kebijakan dan penguatan koordinasi agar program stunting tidak berjalan sporadis dan tetap memiliki daya dorong yang kuat di tingkat daerah.
Menurutnya, komitmen daerah terhadap isu stunting harus tetap dijaga karena dampaknya langsung menyentuh kualitas sumber daya manusia di masa depan.*
