SAMARINDA, Kaltimku.id — Polemik seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur berkembang menjadi sorotan serius di internal DPRD Kaltim. Isu ini tidak lagi semata soal siapa yang terpilih menjadi komisioner, melainkan mengarah pada persoalan komunikasi, transparansi, dan tata kelola kelembagaan legislatif yang dinilai belum berjalan sehat.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Damayanti, menyampaikan bahwa proses seleksi KPID kali ini memperlihatkan lemahnya alur komunikasi antarfraksi. Ia mengungkapkan sejumlah fraksi tidak memperoleh penjelasan yang memadai terkait perkembangan seleksi, termasuk keputusan-keputusan yang diambil panitia seleksi.
“Bukan masalah siapa terpilih, tetapi bagaimana prosesnya dijalankan. Kami merasa keputusan itu tidak disampaikan secara proporsional,” ujar Damayanti.
Menurutnya, ketertutupan informasi dalam proses seleksi berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih luas. Selain memengaruhi kualitas rekrutmen calon anggota KPID, kondisi tersebut juga dinilai menciptakan preseden buruk dalam hubungan kerja antar-komisi di DPRD.
Damayanti menilai bahwa jika pola komunikasi seperti ini terus dibiarkan, maka efektivitas fungsi pengawasan DPRD serta kualitas kebijakan yang dihasilkan dapat ikut terdampak. Proses pengambilan keputusan strategis, kata dia, membutuhkan keterlibatan dan pemahaman yang setara dari seluruh unsur fraksi.
Ia menegaskan bahwa seleksi KPID bukan agenda internal semata, melainkan proses publik yang menuntut akuntabilitas tinggi karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.*
