Kaltimku.id, BALIKPAPAN – Keinginan agar ditiadakannya pemberlakuan penghentian kegiatan masyarakat di hari Sabtu dan Minggu bukan hanya saja datang dari Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh SSos. Tapi juga disampaikan anggota DPRD lainnya, yakni Taufik Qul Rahman.
“Sebaiknya pemberlakuan penghentian kegiatan masyarakat di hari Sabtu dan Minggu tidak perlu dilakukan lagi,” katanya atau akrab disapa Taufik Putra Kilat, kepada media ini, Kamis (11/2/2021).
Pasalnya, sebut dia, kebijakan tersebut sangat merugikan pedagang kecil dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Taufik yang juga merupakan Ketua LPM Baru Ilir, Balikpapan Barat (Balbar) menyampaikan jika dampak kebijakan yang diambil sangat menyusahkan dan membuat pertukaran jual beli di masyarakat berkurang.
“Jika daya beli di masyarakat berkurang, tentu PAD (pendapatan asli daerah) Balikpapan akan ikut terdampak dan tidak akan mencapai target,” jelasnya.
Politikus muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta agar Satuan Gugus Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 Balikpapan dapat mengkaji kembali kebijakan penghentian kegiatan Sabtu dan Minggu di masyarakat.
“Kita minta Gugus Tugas merapatkan kembali…, saya minta kebijakan Sabtu-Minggu itu ditiadakan, yang tetap kita berlakukan yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seperti biasa, hanya saja harus lebih di perketat penerapan Protokol Kesehatannya,” terang, menegaskan, sama dengan yang disuarakan sang ketua dewan sebelumnya.
Selain itu, Taufik juga menyoroti pemberlakuan penghentian kegiatan masyarakat yang hanya tajam bagi para pedagang dan pelaku usaha kecil, sedangkankan bagi mega proyek RDMP Pertamina yang ada di kilang milik PT Pertamina masih saja terus beroperasi.
“Padahal, penyumbang terbanyak kasus positif di Kota Balikpapan berasal dari pekerja yang bekerja di mega proyek milik RDMP Pertamina. Tapi kenapa mereka masih bisa melakukan aktivitas,” heran dia.
“Percuma saja pedagang kecil ditutup, kemudian RDMP Pertamina masih bekerja. Padahal kita ketahui pedagang makanan yang ada di sekitar proyek masih saja buka dan pekerja yang makan di sana pun malah berkerumun dan berkumpul.”
“Ini perlu menjadi catatan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, jangan sampai ada pemikiran di masyarakat, jika pemerintah tebang pilih dalam menjalankan instruksi gubernur dan penerapan aturan,” tegas sang Putra Kilat.*
Wartawan : Ariel S
