SAMARINDA, Kaltimku.id — Kompeten. Sedikitnya 18 wartawan dinyatakan kompeten, setelah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) angkatan 35 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim bersama Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Samarinda, Kaltim di Cafee Bagios, Jalan KH Abdurrasyid, Kota Samarinda, pada Rabu dan Kamis, 26–27 Juni, 2024.
UKW angkatan 803 nasional, diikuti sejumlah 18 peserta dari berbagai media yang ada di Kalimantan Timur. Saat akhir penutupan UKW, panitia pelaksana Wiwid Marhaendra yang juga mantan Sekretaris PWI Kaltim selaku penguji UKW mengatakan, setelah dilakukan UKW terhadap wartawan dari berbagai media di Kaltim yang terdiri dari jenjang Madya 6 orang dan jenjang Muda 12 orang telah berhasil kompeten.
“UKW ini merupakan angkatan ke 35 Kaltim dan angkatan ke 803 nasional,” ucap Wiwid dalam sambutannya. “Dan hasilnya, tidak ada yang tidak kompeten. Artinya semua dinyatakan kompeten,” tega Wiwid dan disambut suka cita oleh 18 wartawan peserta UKW.
Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin menyebutkan, dalam proses UKW yang perlu ditekankan bukan hanya kemampuan intelektual menjalankan profesi jurnalis, namun diharapkan yang paling utama, wartawan dapat menerapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta profesional dalam melakukan karya jurnalistik di lapangan.
Abdurrahman Amin menjelaskan, bahwa 18 Wartawan yang kompeten atas hasil yang dicapai di UKW tersebut. “Semuanya dinyatakan berhasil kompeten. Pada dasarnya, uji kompetensi ini adalah pintu gerbang untuk teman-teman yang dinyatakan profesional dan bisa melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya jika masih ada jenjang yang belum diikuti,“ terang Rahman, sapaan akrab ketua yang baru menjabat di PWI Kaltim.
Di momen yang sama, Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Samarinda, Syamsul Anwar mengatakan UKW ini akan terus digelar dengan berkolaborasi bersama lembaga uji kompetensi yang ditunjuk Dewan Pers untuk mengadakan UKW.
“Tujuannya supaya dapat melahirkan Wartawan yang kompeten, bersertifikasi, sehingga sinergitas antar pemerintah dan pihak terkait lainnya dapat terbangun kualitas yang lebih baik,” pungkasnya. (YunD/HTBS)
