Kaltimku.id, PPU – Sejumlah pejabat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) di Istana Negara, melalui zoom meeting seluruh daerah setingkat Provinsi dan Kabupaten Kota tersebut, di pimpin oleh Presiden RI Joko Widodo, Rabu (28/4/2021).
Dalam paparannya, Presiden Jokowi menyampaikan dua hal penting, yakni kewaspadaan terhadap Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan rakor diikuti oleh Wakil Bupati PPU, Hamdam, Plt. Sekretaris Daerah, Muliadi, serta sejumlah pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di lingkungan Pemkab PPU.
“Sekecil apapun kasus aktif covid 19 yang ada di provinsi dan Kabupaten/Kota jangan sampai hilang kewaspadaan kita. Ikuti angka-angkanya, ikuti perubahannya begitu naik sedikit segerakan ditekan kembali agar angkanya terus menurun,“ kata Jokowi.
Selain meminta daerah menjaga kewaspadaan terhadap Covid, Presiden juga menekankan agar seluruh warga untuk tidak melakukan mudik lebaran di tahun ini.
“Jika mengingat tahun lalu ketika libur panjang ada kenaikkan signifikan yang terjadi pada libur panjang sangat melompat diantaranya ketika idul fitri tahun lalu kenaikannya sampai 93 persen, libur agustus naik sampai 119 persen dan libur tahun baru naik sampai 78 persen. Oleh sebab itu hati-hati, sekali lagi hati-hati, saya lihat beberapa daerah mulai ada kenaikkan,” terangnya.
Kasus penyebaran covid19 di Indonesia jangan sampai seperti yang terjadi di India belakangan ini. Ketika pemerintah telah menyatakan penurunan angka penyebaran covid 19 di negara mereka, warga negara itu justru lalai dan tidak menjalankan protokol kesehatan yang dilakukan selama ini. Sehingga, penerapan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 harus tetap dijalankan.
Terkait pertumbuhan ekonomi daerah Jokowi berpesan kepada seluruh daerah di Indoneia agar aktif dan secepat mungkin dapat membelanjakan APBD yang ada, karena itu dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Jokowi juga berpesan kepada daerah agar tidak mempersulit perizinan yang ada karena itu dapat memperlambat bagi masuknya investasi yang ada di daerah.*
Editor: Herry T BS
