Samarinda, Kaltimku.id – Rangkaian rapat paripurna DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dalam proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 berlangsung cukup padat dalam beberapa pekan terakhir. Namun, di tengah padatnya agenda, DPRD memastikan seluruh tahapan tetap berjalan secara teliti, terstruktur, dan sesuai mekanisme.
Anggota DPRD Kaltim, Prof Husni Fahruddin, menjelaskan bahwa kesan terburu-buru yang muncul di publik sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Menurutnya, penumpukan agenda memang tidak bisa dihindari, tetapi seluruh jadwal telah disusun sedemikian rupa untuk menjamin kualitas dan ketepatan keputusan.
“Kalau saya lihat, kabupaten dan kota di provinsi lain juga menghadapi kendala serupa,” ujar Husni, yang akrab disapa Ayyub.
“Namun kami tetap memastikan setiap agenda yang digelar mengikuti prosedur lengkap, termasuk pendalaman, verifikasi, dan klarifikasi setiap asumsi anggaran,” lanjutnya.
Ayyub menegaskan bahwa pembahasan internal di DPRD tidak pernah dilakukan secara tergesa-gesa. Para legislator tetap menjalankan tahapan analisis mendalam terhadap setiap komponen anggaran, mulai dari pendapatan hingga skala prioritas belanja pemerintah daerah. Setiap komisi juga disebut terlibat aktif menyampaikan masukan atas penganggaran di sektor masing-masing.
Ia menambahkan, padatnya rangkaian paripurna justru mencerminkan keseriusan DPRD Kaltim dalam mengejar ketepatan waktu penyelesaian APBD. Hal itu penting agar anggaran tahun berikutnya dapat digunakan sejak awal tahun, sehingga program pembangunan tidak mengalami keterlambatan.
“Sinergi antara pemerintah provinsi dan DPRD menjadi kunci. Kami ingin memastikan bahwa angka-angka dalam APBD 2026 tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga akurat dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Rangkaian rapat paripurna di akhir tahun ini menunjukkan komitmen DPRD Kaltim untuk menjaga kualitas kebijakan anggaran, meski harus menjalankan jadwal yang cukup padat dalam waktu yang terbatas.*
