Samarinda, Kaltimku.id – Polemik pembangunan kolam renang internasional oleh Pemprov Kaltim tidak hanya berkisar pada kemampuan anggaran. DPRD Kaltim juga menilai bahwa pemerintah seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih efisien, yaitu melakukan renovasi terhadap fasilitas kolam renang yang sudah ada ketimbang membangun fasilitas baru sepenuhnya.
Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai bahwa kolam renang GOR Segiri dan fasilitas aquatik di kawasan Stadion Utama Palaran masih memiliki potensi besar untuk dioptimalkan. Dengan perbaikan dan modernisasi fasilitas, dua lokasi tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan pembinaan atlet renang Kaltim tanpa harus mengeluarkan anggaran konstruksi yang besar.
“Memaksimalkan fasilitas yang sudah ada bisa menjadi pilihan yang lebih hemat, apalagi saat ini kondisi APBD kita sedang tidak longgar,” ujarnya.
Menurutnya, beberapa fasilitas lama hanya membutuhkan renovasi teknis seperti pembaruan sistem filtrasi air, penataan ulang lintasan, peningkatan standar keselamatan, serta perbaikan tribun penonton. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan kualitas sarana olahraga tanpa menunggu waktu pembangunan panjang yang biasanya memakan waktu lebih dari satu tahun.
Selain itu, renovasi fasilitas eksisting juga mampu menghasilkan manfaat lebih cepat dibandingkan pembangunan dari nol. Atlet dapat kembali berlatih dalam waktu singkat sehingga kualitas pembinaan tidak terganggu.
Meski demikian, Salehuddin tidak menutup kemungkinan mendukung rencana pembangunan kolam renang internasional yang baru, asalkan hasil kajian Pemprov terbukti kuat dari sisi manfaat dan keberlanjutan ekonomi. Ia menegaskan bahwa fasilitas olahraga baru harus memiliki nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat dan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui event-event besar.
“Jika dibangun, harus benar-benar memberikan manfaat besar bagi pembinaan atlet dan masyarakat, serta mampu menambah pemasukan daerah,” tegasnya.
Pemprov Kaltim saat ini masih menyelesaikan kajian kelayakan proyek yang mencakup estimasi biaya, pemilihan lokasi, hingga potensi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD memastikan akan terus mengawal proses tersebut agar keputusan pembangunan benar-benar berlandaskan kebutuhan dan kondisi keuangan daerah.*
