Kaltimku.id, PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas’ud menginstruksikan kepada inspektorat untuk memeriksa seluruh aset milik pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan AGM, sapaan akrabnya saat mengikuti Rapat Paripurna Laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 secara virtual.
“Saya meminta kepada Inspektorat Kabupaten PPU agar memeriksa seluruh aset daerah yang dicoba untuk dicuri serta yang ditanda tangani lurah yang dipalsukan, ditindaklanjuti dan diberikan sanksi hukum sesuai ketentuan berlaku, dan banyak lagi aset-aset daerah yang akan hilang jika kita tidak bersama-sama mengawalnya,” jelas AGM, Senin (26/7/2021).
Hilangnya aset milik daerah berpotensi menimbulkan kerugian negara. Untuk itu, ia meminta kepada kepada Inspektorat untuk menindaklanjuti. Apabila ditemukan bukti penyalahgunaan kewenangan hingga menyebabkan kerugian negara, bakal dilanjutkan ke pihak berwenang seperti Kejaksaan maupun Kepolisian.
“Saya melihat hal ini dan beberapa realita yang digali dari berbagai sumber di Sekretariat Daerah bahwasanya terdapat sejumlah kasus serupa yang terkesan diabaikan,” ungkapnya.
Terkait permasalahan aset, AGM juga meminta kepada pihak legislative untuk memeriksa serta melakukan audit kepada Perumda Benuo Taka, agar tidak ada kesan opini yang berkesan tendensius kepada pemerintah daerah.
“Silakan diperiksa aset-aset dan kinerja keuangan Perumda Benuo Taka mulai awal berdiri hingga saat ini. demikian juga dengan masalah Covid-19 yang melanda daerah ini kami meminta kepada DPRD bersama pemerintah untuk bersama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat di dapil masing-masing, dan memberikan masukan kepada pemerintah, apa yang harus dilakukan, karena beberapa diantaranya saya sering menerima masukan masukan yang dapat mengganggu kinerja,” ungkap Bupati.
Menurutnya, agar tidak ada lagi korban Covid yang bertebaran seperti apa yang didengar selama ini baik secara langsung maupun tidak langsung, ia meminta DPRD mengecek Rumah sakit-rumah sakit di PPU. Pasalnya, adanya kesan banyak pasien ‘dicovidkan’, cukup menganggu kinerja para medis. Padahal, jelas AGM, satgas penanganan Covid sudah bekerja maksimal dan fakta bahwa status pasien sengaja dicovidkan itu tidak ada.
“Kita akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat kita, dengan segala kerendahan hati dan setulus-tulusnya serta ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, bahwa kita telah mampu melampaui pelaksanaan anggaran tahun 2020,” tutup AGM.*(adv)
