SAMARINDA, Kaltimku.id — DPRD Kalimantan Timur menilai rendahnya serapan anggaran di berbagai OPD menjelang akhir tahun anggaran harus menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyebut kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar pada tahap perencanaan, bukan semata pada pelaksanaan kegiatan.
Menurut Ananda, fakta masih tersisanya hampir 40 persen anggaran ketika memasuki bulan November merupakan indikator kuat bahwa sistem perencanaan belum berjalan efektif.
“Kalau sudah masuk November dan anggaran masih tersisa sebesar itu, tentu ada yang tidak beres pada tahap perencanaannya,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa secara teoritis, tender dini memang memungkinkan jika APBD tahun berikutnya telah disahkan lebih awal, misalnya pada Oktober. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang untuk memulai proses lelang pada November. Namun, kepastian itu harus terlebih dahulu ditegaskan melalui regulasi atau panduan teknis yang jelas.
“Ini harus dipastikan sah atau tidak. Kalau boleh, bagus, langsung dijalankan. Tapi kalau belum ada kepastian, jangan memaksa jadwal yang belum siap,” tegas Ananda.
DPRD Kaltim, lanjutnya, akan memperketat fungsi pengawasan agar pola keterlambatan perencanaan tidak terus berulang setiap tahun. Ia mengingatkan bahwa batas akhir pelaksanaan kegiatan pada 20 Desember merupakan ketentuan yang tidak bisa ditawar, sehingga seluruh penyesuaian jadwal harus dilakukan secara realistis dan terukur.
Ananda menilai, kejelasan kebijakan menjadi kunci agar OPD tidak bekerja dalam kondisi ketidakpastian. Dengan aturan yang pasti, pemerintah daerah dapat menyusun penyesuaian perencanaan secara lebih rapi dan terarah.
“Yang penting sekarang adalah kejelasan. Begitu aturan dipastikan, semua penyesuaian bisa direncanakan dengan lebih rapi,” tutupnya.
