Samarinda, Kaltimku.id – Di tengah penurunan signifikan APBD 2026, Fraksi PAN–NasDem DPRD Kaltim menilai pemerintah provinsi harus memperjelas arah pembangunan infrastruktur, terutama proyek-proyek besar yang selama ini digadang-gadang menjadi prioritas pemerintah daerah.
Salah satu program yang paling disoroti adalah kelanjutan pembangunan Jalan Tol Samarinda–Bontang (SamBo). Proyek strategis tersebut sebelumnya disebut sebagai komitmen Pemprov Kaltim dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, terutama setelah kunjungan kerja gubernur ke wilayah pesisir Kutai Kartanegara dan Bontang.
“Pembangunan Tol SamBo harus diperjelas kelanjutannya. Masyarakat membutuhkan akses yang lebih cepat dan aman,” tegas anggota Fraksi PAN–NasDem, Abdul Giaz.
Dengan APBD yang turun drastis dari Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun, Giaz menilai pemerintah perlu memaparkan langkah konkret terkait masa depan proyek tersebut. Ia menegaskan bahwa pembangunan tol ini bukan sekadar program fisik, melainkan kebutuhan nyata masyarakat dalam mengurai kemacetan dan mempercepat mobilitas ekonomi.
Selain tol, PAN–NasDem juga menyoroti kerusakan infrastruktur jalan di berbagai wilayah. Giaz menyebutkan bahwa sejumlah ruas jalan utama, mulai dari jalur Samarinda-Kutai Barat hingga akses menuju Bontang, Kutai Timur (Kutim), dan Berau, masih berada dalam kondisi memprihatinkan.
“Kerusakan jalan dari Samarinda menuju Kubar dan wilayah timur seperti Bontang serta Kutim hingga Berau masih belum tersentuh perbaikan berarti,” ujarnya.
Menurut Giaz, situasi ini menegaskan bahwa strategi pembangunan daerah harus lebih terukur, terutama dalam kondisi fiskal yang semakin terbatas. Pemerintah daerah diminta tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi segera mencari skema pendanaan alternatif melalui kemitraan dengan pihak swasta, BUMD, maupun lembaga non-pemerintah.
Ia menegaskan bahwa tanpa strategi pendanaan baru, proyek-proyek besar yang menjadi harapan masyarakat berpotensi mandek.
“Keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan berhentinya pembangunan. Pemerintah harus kreatif menggandeng pihak lain,” katanya.
Fraksi PAN–NasDem berharap Pemprov Kaltim dapat segera memaparkan peta jalan penataan ulang prioritas pembangunan, termasuk memperjelas kelanjutan proyek tol, penanganan jalan rusak, serta penyusunan ulang anggaran agar tetap mampu menjawab kebutuhan strategis masyarakat.*
