Kaltimku.id, BALIKPAPAN — Layanan BPJS Kesehatan kelas 3 gratis yang merupakan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Walikota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) H Rahmad Mas’ud SE ME, telah diberlakukan per 1 Oktober 2021 lalu.
Walau pun sudah berjalan kurang lebih 7 bulan lamanya, tapi masih belum begitu mulus pelaksanaannya atau masih menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat yang belum semua paham bagaimana caranya agar bisa masuk dalam program BPJS Kesehatan kelas 3 gratis tersebut.
Masih timbulnya permasalahan tak luput dari pengamatan anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Parlindungan Sihotang yang menilai pihak pemerintah masih kurang dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme BPJS Kesehatan kelas 3 gratis yang merupakan program pemerintah ini.
“Soal BPJS Kesehatan kelas 3 gratis sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham dan tidak mengerti bagaimana caranya, agar bisa tercakup dalam program tersebut,” ujar Parlindungan Sihotang, Rabu (11/5/2022).
Politikus Partai NasDem, itu juga mengatakan dirinya hampir setiap saat mendapatkan pengaduan dari masyarakat terkait BPJS Kesehatan, dimana masyarakat tidak paham tentang mendapatkan fasilitas kesehatan Kelas 3 gratis tersebut.
“Jadi ada warga yang sudah masuk di rumah sakit, namun mengeluh lantaran tidak memiliki BPJS Kesehatan. Bahkan ada juga warga yang saat ingin masuk Rumah Sakit, meskipun memiliki BPJS Kesehatan tapi mengaku sebagai pasien umum, lantaran takut tunggakan yang dimiliki akan ditagih terlebih dahulu. Artinya disini ada informasi yang kurang disampai ke masyarakat,” urai Parlin, sapaan akrabnya
Dalam soal anggaran pembiayaan program BPJS Kesehatan gratis, sebut Parlin, diibaratkan gunung es yang siap mencair, karena akan banyak masyarakat yang memanfaatkannya.
Soal anggaran, lanjutnya, dipastikan akan terus membengkak, karena banyak warga yang ingin memanfaatkan fasilitas kesehatan gratis, karena tidak mungkin membatasi masyarakat yang mampu untuk beralih ke kelas 3 untuk mendapatkan fasiltas kesehatan gratis.
“Artinya akan membahayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan,” katanya, seraya meminta agar ada perhatian khusus yang dilakukan Pemkot Balikpapan, sehingga kedepan bisa lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau PAD kita masih seperti ini, ini sama seperti makan buah simalakama. Kalau BPJS Kesehatan terus dilanjutkan dengan asumsi mengorbankan yang lain atau kita stop BPJS Kesehatan gratis untuk kesejahteraan yang lebih baik lagi,” tuntas Parlin.*
