Samarinda, Kaltimku.ud – DPRD Kalimantan Timur menilai perlunya langkah diplomasi yang lebih sistematis dalam menyikapi pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Batubara oleh pemerintah pusat. Selain jalur eksekutif, DPRD mendorong optimalisasi hubungan kelembagaan dan jaringan politik guna memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Reza Pahlevi, menyebut bahwa tantangan fiskal yang dihadapi daerah penghasil seperti Kaltim memerlukan pendekatan yang lebih strategis. Ia menilai komunikasi yang bersifat formal administratif saja tidak cukup untuk memastikan kepentingan daerah terakomodasi dalam kebijakan pusat.
“Kepentingan kita sama, yaitu memastikan pembangunan daerah tidak terhambat. Ke depan, anggota DPR juga mempunyai jaringan dan akses di pemerintah pusat yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan Kaltim,” ungkap Reza.
Menurutnya, diplomasi fiskal harus diarahkan agar pemangkasan DBH tidak berdampak signifikan terhadap proyek infrastruktur dan program strategis daerah. Jika pemotongan tidak diantisipasi dengan baik, daerah berisiko melakukan revisi anggaran yang besar di tengah tahun berjalan.
Reza menegaskan bahwa DPRD siap berperan aktif sebagai mitra pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan Kaltim. Melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif, ia berharap posisi Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil batubara dapat diperhitungkan secara lebih adil dalam desain kebijakan keuangan nasional.
Dengan diplomasi yang intensif dan terarah, DPRD Kaltim berharap pemangkasan DBH dapat diminimalkan sehingga agenda pembangunan tetap berjalan sesuai rencana dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.*
