Samarinda, Kaltimku.id – Sejumlah orang tua siswa kembali mengeluhkan pungutan biaya kelulusan yang dinilai memberatkan. Di beberapa sekolah, wali murid diminta membayar hingga Rp500 ribu untuk acara wisuda yang rencananya digelar di hotel berbintang.
Bendahara Komite Sekolah SMA Negeri 16 Samarinda, Pron Susanto, menegaskan bahwa sekolah tidak pernah mewajibkan pungutan tersebut. Menurutnya, keputusan untuk mengadakan wisuda di hotel merupakan hasil kesepakatan siswa, sementara pihak sekolah hanya berperan sebagai fasilitator.
“Sekolah tidak pernah memaksa. Jika siswa ingin merayakan wisuda di hotel, kami hanya membantu mengoordinasikan,” ujarnya.
Namun, kebijakan ini tetap menuai pro dan kontra, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Meski ada inisiatif untuk membantu mereka melalui sumbangan dari teman-teman sekelas, tetap ada kekhawatiran terkait tekanan sosial yang mungkin muncul.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan perlunya edukasi dan komunikasi yang lebih baik antara sekolah, siswa, dan orang tua. Ia menekankan bahwa keputusan semacam ini harus mempertimbangkan semua aspek, termasuk kondisi ekonomi para siswa.
“Kita harus melihatnya dari berbagai sudut pandang. Jangan sampai ada siswa yang merasa tertekan karena tidak mampu membayar. Transparansi dan koordinasi harus diperkuat,” katanya.
Lebih lanjut, Novan juga mengingatkan bahwa kebijakan seperti ini bisa berdampak pada psikologi siswa yang kurang mampu. Ia mengimbau agar tidak ada diskriminasi atau perundungan akibat perbedaan ekonomi di antara para siswa.
“Jangan sampai muncul perasaan minder atau bahkan bullying hanya karena ada perbedaan dalam hal kemampuan ekonomi,” singkatnya.
Sebagai solusi, DPRD Samarinda mendorong sekolah untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan orang tua dan memastikan bahwa setiap kebijakan diambil dengan mempertimbangkan semua pihak. Harapannya, kelulusan tetap menjadi momen bahagia bagi semua siswa tanpa ada tekanan finansial yang berlebihan.***
