Kaltimku.id, BALIKPAPAN – Pembahasan tentang Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2022, digelar Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) dengan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3) Kota Balikpapan, di Hotel Grand Senyiur, Jln Ery Suparjan, Balikpapan Kota, Selasa (27/7/2021).
Ketua Komisi II DPRD H Haris mengatakan, dalam KUA PPAS tahun 2022 itu memerlukan anggaran sekitar Rp 23 miliar, termasuk dalam belanja langsung gaji dan lain-lain. Sementara untuk programnya hanya ada beberapa, seperti pelatihan untuk para petani dan itu masih sama seperti program sebelumnya.
“Jadi anggaran kegiatannya itu cuma Rp 8,7 miliar dari Rp 23 miliar,” ucap H Haris, usai rapat kepada sejumlah awak media.
Bahkan, lanjut Haris, di situasi pandemi seperti ini, mereka masih tetap membantu para petani maupun tambak ikan dari Perikanan, salah satunya dengan membuatkan badan hukum untuk para nelayan, agar selama 3 tahun mendapatkan bantuan dengan beberapa persyaratan.
“Sehingga bisa dikatakan bahwa programnya hanya seperti itu. Adapun kegiatan yang menggunakan anggaran sebesar Rp 815 juta itu untuk membuat pagar di tambak-tambak. “Intinya, DP3 lebih banyak memberikan pelatihan-pelatihan kepada para petani, apalagi petani di Balikpapan masih kecil,” urai Haris.
Pihaknya juga telah membuat DED (Detail Engineering Design) sekitar 450 juta rupiah untuk pembibitan buah di Kebun Raya Balikpapan, yang mana lokasi tersebut sudah menyediakan lahan sekitar 5 hektare plus kantor dinasnya yang tidak layak, sehingga perlu dilakukan rehab dengan anggaran 125-200 juta rupiah.
Sedangkan yang belum disepakati bersama, seperti membuat kajian tentang coastored, karena itu ada di dinas perdagangan. Sementara untuk Perikanan masih masalah bibit dan pelatihan, apalagi nelayan tidak dapat bantuan, karena dalam aturan harus memiliki badan usaha selama 3 tahun.
Adapun bantuan sekitar Rp 50 juta, diminta untuk bisa diberikan kepada yang belum menerima bantuan. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan dana setiap tahunnya yang bekerja sama dengan Bulog terkait dengan pangan seperti beras.
“Hal ini dipersiapkan ketika terjadi suatu kondisi dengan melihat dari 600 jumlah penduduk, maka setiap tahunnya mereka menyiapkan sekitar Rp 150 juta rupiah,” pungkas Harus.*
Wartawan: Ariel S
