Kaltimku.id, BALIKPAPAN — Solusi atau titik temu dalam penanganan banjir yang masih menjadi momok di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), terus ditelisik dan diramu pihak-pihak terkait, agar ke depannya kota ini tak lagi alami banjir.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat gabungan kantor dewan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait solusi banjir, Senin (18/7/2022).
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan penanganan banjir menjadi fokus pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan saat ini. Ada banyak masalah yang harus diselesaikan dalam menangani banjir di kota minyak, salah satunya pengupasan lahan.
Alwi menilai pengupasan lahan di Kota Balikpapan banyak yang tidak memiliki izin Galian C dari dinas terkait. Artinya banjir yang terjadi merupakan lebih besar dikarenakan maraknya pengupasan lahan secara ilegal.
“Percuma Pemkot menganggarkan miliaran rupiah untuk penanganan banjir dari Hulu ke Hilir, tapi kalau pengupasan lahan dibiarkan saja, ya banjir tak akan pernah bisa teratasi,” ucap Alwi.
Politikus Golkar inipun mengatakan, dampak dari pengupasan lahan saat ini memang belum begitu terasa, tapi jika dibiarkan terus menerus dalam 2 atau 3 tahun ke depan pasti akan berdampak buruk.
Selain pengupasan lahan secara ilegal yang marak di Kota Balikpapan, beber Alwi, pengembang perumahan nakal juga menjadi bagian penyebab banjir.
Bagaimana tidak, sebutnya, banyak pengembang nakal yang tidak memiliki Bozem dan Drainase baik, dan itu semua menjadi bagian penting dalam mengantisipasi banjir.
“Ya…, kita akan turun ke lapangan dalam waktu dekat ini bersama dinas terkait, sidak pengupasan lahan ilegal dan lainnya yang jadi penyebab utama banjir,” tegas Alwi.*
